Tuesday, 28 March, 2017 - 08:37

Dicoret di DPT, Warga Buol dan Bangkep Diimbau Urus e-KTP

Muhammad Ramlam Salam. (Foto : Dok Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

DPT Buol 95.753 dan Bangkep 79.117

Palu, Metrosulawesi.com - Ribuan warga di dua kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak yakni Banggai Kepulauan (Bangkep) dan Buol yang sebelumnya masuk dalam daftar pemilih sementara dicoret dan tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Berdasarkan data yang diterima Metrosulawesi, di Bangkep, dari 79.389 jumlah pemilih yang sebelumnya masuk DPS, hanya 79.117 yang terdaftar dalam DPT. Artinya, sebanyak 272 nama dicoret atau tidak masuk dalam DPT.

Begitu juga di Buol, jumlah pemilih yang sebelumnya masuk dalam DPS dicoret yakni mencapai 1.764 orang. Sebelumnya DPS Buol sebanyak 97.517, namun pada saat penetapan DPT hanya 95.753 orang.

Komisioner KPU Sulteng Muhammad Ramlan Salam mengatakan, penyebab tidak masuk dalam DPT karena tidak memiliki e-KTP atau tidak terdaftar dalam data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat.

“Atau tersaring berdasarkan tanggapan masyarakat terhadap DPS,” kata Ramlan Salam dikonfirmasi Metrosulawesi, Jumat 9 Desember 2016.

Ramlan Salam yang Divisi Data KPU Sulteng mengatakan, pencoretan tersebut sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 556/KPU/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang menegaskan bahwa jika sampai tanggal 4 Desember 2016 tidak memiliki e-KTP, maka tidak akan dimasukkan dalam DPT.

“Surat edaran itu yang menjadi dasar pencoretan, KPU tidak sembarang mencoret nama di DPS,” kata Ramlan Salam.

Namun, bagi yang namanya tidak masuk dalam DPT tak perlu khawatir tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada pilkada. Masih ada daftar pemilih tambahan (DPTb). “Tapi ada syaratnya,” kata Ramlan Salam.

Syarat yang dimaksudkan adalah sebelum pelaksanaan pilkada harus masuk dalam data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat. Jika sudah masuk data base, maka Dukcapil akan mengeluarkan surat keterangan.

“Surat keterangan dari Dukcapil bahwa yang bersangkutan sudah masuk dalam data base itulah yang bisa digunakan untuk memilih nanti di hari H,” jelas Ramlan Salam.

Sementara, jika dalam rentang waktu sampai hari pelaksanaan pencoblosan, ada warga sudah memiliki e-KTP, maka itu bisa digunakan untuk mencoblos. Tapi tidak masuk lagi ke DPT karena sudah ditetapkan, melainkan DPTb.

“Mereka yang masuk dalam DPTb baik yang menggunakan surat keterangan dari Dukcapil maupun yang sudah memiliki e-KTP bisa menggunakan hak pilihnya di alamat yang bersangkutan,” katanya.

Sampai saat ini, KPU kabupaten kota terus berkoordinasi dengan Dukcapil setempat. Pihaknya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang memiliki hak suara, tapi tidak bisa menggunakan haknya.

Upaya yang dilakukan KPU agar semua bisa menggunakan hak pilihnya adalah dengan memberikan data by name by address daftar yang dicoret kepada Dukcapil dan juga jajaran KPU di tingkat desa kelurahan yakni PPS.

Selanjutnya PPS berkoordinasi dengan kepala desa/ lurah agar warga yang belum memiliki e-KTP segera mengurus.

“KPU terus berupaya dengan mengerahkan PPS. Tinggal bagaimana Dukcapil dan kepala desa lurah pro aktif agar warganya masuk dalam data base Dukcapil atau melakukan perekaman e-KTP,” kata Ramlan Salam.

Sama dengan DPS beberapa waktu lalu, KPU juga akan mengumumkan DPT di kantor desa/ lurah agar masyarakat bisa mendapatkan informasi apakah sudah terdaftar atau belum. Bahkan, khusus KPU Buol menyediakan sms center yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk mengecek namanya di DPT.

“Cukup sms, warga akan diberikan infrormasi terdaftar atau tidak. Dan kalau terdaftar, akan disampaikan TPS-nya dimana. Ini sangat bagus,” katanya.

Kepala pasangan calon yang kini sedang melaksanakan kampanye, Ramlan Salam mengimbau agar juga proaktif memastikan bahwa warga tempat dimana paslon kampanye sudah terdaftar sebagai pemilih.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.