Saturday, 25 November, 2017 - 09:56

Dinonjobkan, Ratusan Pejabat Tolitoli Dipastikan Ajukan Gugatan ke PTUN

Bupati Tolitoli, Moh Saleh Bantilan. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Tolitoli, Metrosulawesi.com - Polemik pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli yang dinonjobkan tampaknya berbuntut panjang. Pasca pelantikan besar-besaran pada Rabu (11/1/2017) lalu, oleh Bupati Tolitoli Saleh Bantilan, sedikitnya ada 100 lebih pejabat eselon yang dinonjobkan.

Menurut beberapa pejabat yang dinonjobkan itu, mereka akan melakukan langkah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Seratusan pejabat itu tidak memiliki jabatan lagi di struktur Pemda Tolitoli.

"Langkah Pemda Tolitoli melakukan nonjob jabatan itu sangat bertentangan dengan undang-undang nomor 15 tahun 2014, tentang aparatur sipil negara," kata salah satu pejabat, Minggu 15 Januari 2017.

Beberapa poin yang bertentangan yang disebut dalam undang-undang tersebut adalah: membebastugaskan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, senioritas, tidak pernah bermasalah dengan hukum, baik itu korupsi maupun hal-hal yang berhubungan dengan pidana lainnya.

Lalu mengangkat pejabat baru tanpa melaksanakan assesmen, senioritas, kelayakan pangkat (DUK) dan ketentuan-ketentuan lain sebagai syarat menduduki jabatan.

Mengangkat pegawai staf nonjob untuk menduduki jabatan baru dan membebastugaskan pejabat lama tanpa alasan yang jelas. Parahnya, Pemda mengangkat beberapa pejabat yang tersangkut masalah hukum dan dalam proses yang belum selesai dan diduga telah menjadi tersangka.

Sekda Tolitoli sebagai pembina pegawai tidak memiliki kepedulian terhadap para pegawai, dengan tidak memberi pertimbangan kepada bupati selaku kepala daerah. Termasuk, sekda selaku Ketua Baperjakat tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola aparatur di lingkungan Pemda Tolitoli.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.