Tuesday, 30 May, 2017 - 19:13

Dinsos PMD P3A Balut Sosialisasi ADD Tahun 2017

PENERIMAAN MATERI - Kasi Intel Kejari Balut Soetarmi,SH saat memberikan materi kepada para peserta sosialisasi ADD di gedung Labotan Sosodek Desa Lampa, Senin 13 Februari 2017. (Foto : Mohamad Ikbal/ Metrosulawesi)

Balut, Metrosulawesi.com - Sosialisasi  alokasi dana  Desa (ADD) Tahun 2017 dilaksanakan hari Senin 13 Februari 2017 bertempat di Gedung Labotan Sosodek Desa Lampa, Kegiatan ini di hadiri dan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Balut Dra. Hj Tuty Hamid.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (Dinsos PMD P3A) Yuniarto Pasman,SH mengatakan sosialisasi kali ini, diikuti oleh seluruh Kades se-Kabupaten Balut dan 2 orang perangkat desa, BPD se-Kabupaten Balut, para camat dan udangan lain.

"Dana ADD dimaksudkan untuk membiyayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat," kata Yuniarto Pasman.

"Saya berharap sosialisasi yang dilaksanakan kali ini dapat menambah pengetahuan terkait pengelolaan ADD," tambahnya.

Bupati Balut Drs. H Wenny Bukamo yang diwakili oleh wakil Bupati Dra. Hj Tuty Hamid dalam sambutannya mengatakan, sejalan dengan era otonomi daerah, Alokasi Dana Daerah merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa.

Dana tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai 10%nya untuk desa.

"Melalui program ADD, diharapkan ada perubahan yang signifikan di desa. Mengingat dana ADD ini bisa meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai tugas-tugas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu dapat mengefektifkan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif," kata Wabup Tuty Hamid.

Di sisi lain, ADD juga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, melalui pengembangan sektor-sektor produktif bagi kepentingan masyarakat. Dan dapat menumbuhkan dan meningkatkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desa.

Dalam sosialisasi tersebut beberapa pemateri dihadirkan antara lain pihak kejaksaan negeri Balut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Balut Soetarmi,SH dalam penyampaian materinya menyampaikan ADD merupakan salah satu keuangan Negara/Daerah yang penggunaannya diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan. Selain itu Kasi Intel juga mengingatkan para kepada desa tentang undang-undang  tindak pidana korupsi.

"Dalam undang-undang tindak pidana korupsi hanya ada dua pasal yakni pasal 2 Perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporal. Pasal 3 menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporal, ini yang bapak-ibu para kades harus pahami," jelas Soetarmi.


Editor : Subandi Arya

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.