Monday, 23 July, 2018 - 14:00

Disdikbud Palu Buka Posko Pengaduan PPDB

Ansyar Sutiadi. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Ansyar Sutiadi mengungkapkan dari pantauannya, Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang SD yang baru dibuka masih berjalan dengan baik di sejumlah sekolah. 

“Kami berharap berjalan dengan baik dan lancar,” kata Ansyar saat dihubungi Metrosulawesi melalui ponselnya, Senin, 25 Juni 2018. 

Ansyar mengungkapkan di Disdikbud Kota Palu telah dibuka posko pengaduan PPDB. Posko ini diharapkan bisa mengatasi beragam permasalahan yang terjadi saat PPDB berlangsung. 

“Masalah yang biasanya muncul, orang tua keluar dari zona. Lalu persoalan Kartu Keluarga (KK),” ujarnya.

Kata dia, Kartu Keluarga yang belum keluar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, orang tua siswa diberikan solusi untuk meminta surat keterangan dari Dukcapil, bahwa  KK nya sementara dalam pengurusan. 

“Jadi boleh menggunakan surat keterangan dari Dukcapil, bahwa KK nya masih dalam proses kepengurusan di Dukcapil,” ungkapnya. 

Intinya kata Ansyar, semua peserta didik di Kota Palu dapat masuk sekolah sesuai dengan zonasinya masing-masing. “Kendala-kendala seperti administrasi kita harapkan bisa diselesaikan,” katanya. 

Ansyar mengatakan PPDB SMP dilaksanakan tanggal 27-3 Juli 2018, sementara untuk SD dibuka sejak 25-2 Juli 2018.

“Kami berharap orang tua peserta didik memasukan anaknya berdasarkan zonasi, tidak perlu lagi ada kekahwatiran tentang pemerataan, mutu dan kualitas. Terbukti kemarin SDN Poboya juara Internasional, begitupun SMP lainya, karena Pemkot Palu melakukan pemerataan mutu dan kualitas pendidikan,” ujarnya. 

Selain itu, kata Ansyar, Kepala Sekolah juga tidak perlu takut untuk menolak siswa titipan yang di luar zonasi, termasuk nota pejabat dari manapun, jika memang peserta didik tersebut tidak masuk dalam zonasi 

“Kepala Sekolah bersangkutan harus berani menolak, karena Kepala Sekolah harus tetap mengutamakan siswa yang berada dalam zonasi sekolah. Tidak perlu takut, yang penting kepala sekolah dalam posisi benar,” kata Ansyar Sutiadi, belum lama ini.

Saat ditanya terkait kemungkinan adanya ancaman jika kepala sekolah tidak menerima siswa titipan pejabat, Ansyar menegaskan saat ini bukan zamannya saling ancam mengancam. 

“Ini bukan zaman ancam mengancam, Kepala Sekolah juga itu pejabat di sekolahnya. Kepala Sekolah harus berani bilang tidak jika itu salah,” tegas Ansyar.

Di tempat berbeda, Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah juga mengharapkan agar Kepala Sekolah berani menolak siswa titipan pejabat manapun jika itu diluar zonasi sekolah, dan tidak perlu takut terhadap pejabat jika pejabat tersebut dalam posisi keliru. 

Bahkan Kepala Sekolah dipersilahkan melapor ke Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah jika ada oknum pejabat yang berani memaksakan menerima siswa titipannya meskipun itu diluar dari zonasi, apalagi oknum pejabat tersebut sampai mengeluarkan ancaman.

“Jangan takut, silahkan laporkan ke Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah, nanti Ombudsman yang dampingi kepala sekolahnya,” kata Sofyan Farid Lembah.

Untuk Kota Palu sendiri, kata Sofyan, khususnya di tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sudah dinilai bagus dalam penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2017, bahkan Kota Palu masuk dalam kategori terbaik di Indonesia.   

 

Editor: M Yusuf Bj