Sunday, 22 July, 2018 - 09:26

Disdikbud Sulteng Mulai Petakan Zonasi Guru

Irwan Lahace. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

STORY HIGHLIGHTS:
  • Sebaran Guru PNS dan Non-PNS (2014): (1) Banggai: 7.051 (2) Parigi Moutong: 6.919 (3) Donggala: 5.925 (4) Palu: 5.753 (5) Poso: 5.356 (6) Sigi: 5.249 (7) Tolitoli: 3.743 (8) Buol: 3.447 (9) Tojo Unauna: 3.204 (10) Bangkep: 2.817 (11) Morowali: 2.571 (12) Morowali Utara: 2.502 (13) Banggai Laut: 1.536 (Total: 57.073)
  • Jumlah Guru di Sulteng (Jenjang Pendidikan 2014): (TK: 5,615), (SD: 28.182), (SMP: 9.292), (SMA: 3.928) (SLB: 486), (RA: 357), (MI: 1.771), (MTs: 2.730), (MA: 1.2.59), (Pengawas: 872) (Total: 57.073). (Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, 2014)

Harus Siap Dirotasi

Palu, Metrosulawesi.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah sedang memetakan sekolah-sekolah yang kekurangan guru untuk diisi oleh guru dari sekolah lain yang kelebihan jumlah guru. Karena itu, guru harus bersiap-siap dimutasi sesuai zonasi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah Irwan Lahace mengungkapkan pemetaan ini adalah tindak lanjut dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Menurutnya, zonasi tidak hanya berlaku bagi siswa, tapi juga guru.

Saat ini, kata Irwan, pihaknya masih dalam tahap pemetaan, sebelum nantinya merotasi guru. Menurutnya, rotasi ini sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan kebijakan pengelolaan pendidikan agar merata dan berkualitas di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ada beberapa sekolah yang kelebihan guru bidang studi, sementara sekolah lainnya justru kekurangan.

“Macam di Kota Palu, kalau (guru) bahasa Inggris kayaknya sudah tidak ada tempatnya lagi. Karena ada berapa kasus, saya tempatkan (guru), di sekolah sana menolak, sini juga menolak. Tapi daerah pinggiran belum (butuh guru bahasa inggris),” kata Irwan Lahace ditemui di kantornya, Jalan Setia Budi, Palu, Jumat 2 Maret 2018.

Zonasi guru adalah penempatan tugas guru disesuaikan dengan daerah tempat tinggalnya. Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2014, jumlah guru di Sulawesi Tengah untuk semua jenjang pendidikan sebanyak 57.073.  Angka tersebut termasuk guru PNS dan non PNS.

Menurut Irwan Lahace rencana rotasi sudah mengarah ke arah tersebut, dengan terlebih dahulu dilakukan pemetaan.

“Makanya Pak Menteri melakukan zonasi, bukan cuma penerimaan siswa tapi pemetaan guru-guru,” ujarnya.

Dia mengakui, aturan ini nantinya bisa memicu persoalan. Karena itu, kata Irwan perlu dipetakan terlebih dahulu, tidak asal melakukan zonasi guru karena berdampak besar.

“Kita juga hati-hati. Ada peribahasa ‘pukul anjingnya orang, lihat tuannya’. Tapi itu tidak bisa dijadikan ukuran. Kalau kita mau maju memang harus,” jelasnya.

Hanya Irwan belum memastikan kapan zonasi guru tersebut dilaksanakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kita atur dulu, kita petakan dulu, baru setelah terpetakan, bahwa guru di sini kekurangan, kita lihat. Karena ini persoalan mendasar, ini fenomena,” sambungnya.

Selama menjabat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Irwan Lahace mengaku banyak guru yang mengajukan permohonan mutasi. Hal itu menjadi persoalan tersendiri di Sulteng.

“Yang paling banyak sekarang mengajukan permohonan pindah adalah dari Kabupaten Tojo Unauna. Setelah saya analisa, hampir semua di sana, guru-guru berasal dari daerah lain. Kalau ini dilepas semua, maka tidak ada guru yang mengajar di sana. Apakah ini memang dulu, orang-orang tua di sana tidak menyekolahkan anaknya (di lembaga pendidikan tenaga kependidikan) untuk jadi guru,” ujarnya.

Pada sisi lain, bantuan pendidikan untuk putra daerah jumlahnya juga terbatas. Padahal, dengan bantuan itu diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan bisa mengabdi di daerahnya. Masalahnya, dalam struktur APBD Sulawesi Tengah, dana untuk membiayai sektor pendidikan hanya sekitar Rp1 triliun. Angka tersebut sudah termasuk dana transfer dari pusat seperti dana BOS dan DAK. Dana transfer dari pusat tersebut masuk dalam batang tubuh APBD Sulawesi Tengah sehingga jika dihitung tampak jumlahnya besar. Belum lagi untuk bayar gaji guru dan tenaga kependidikan.

“Jadi yang dikelola sekitar Rp60 sampai Rp70 miliar dibagi dengan 300 sekian sekolah,  (kalau) dengan swasta 700 sekian sekolah,” ujarnya. (del/zal)