Sunday, 22 July, 2018 - 22:44

DPD RI, Dianggap Ada tetapi Tidak Ada

NARA SUMBER - Dari kiri: Wartawan senior, Nuh Alatas, Akademisi Untad Muhammad Dong, Anggota DPD RI, Hj Nurmawati Dewi Bantilan,  Ketua PWI Sulteng Mahmud Matangara, dan moderator Temu Sutrisno,  pada acara dialog publik di gedung PWI Sulteng, Senin 19 Februari 2018. (Foto: Udin Salim/ Metrosulawesi)

Tak Bisa Eksekusi Langsung, Perlu Perluasan Kewenangan

Sejak kehadirannya kurang lebih 14 tahun silam, DPD RI belum mampu memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Bahkan lembaga yang satu ini dianggap ada, tetapi tidak ada.  “Ada” karena memang diatur dalam undang-undang. Dianggap “tidak ada” karena tidak memiliki kewenangan seperti lembaga DPR RI. Permasalahan ini dibahas dalam dialog publik sosialisasi DPD RI yang berlangsung di gedung PWI Sulteng, Senin 19 Februari.

DIALOG yang digelar PWI Sulteng kerjasama dengan anggota DPD RI asal Sulteng, Hj Nurmawati Dewi Bantilan SE MH ini menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya, DR Nur Alamsyah dan Muhammad Dong SH MH keduanya dari Universitas Tadulako. Dialog ini dihadiri segenap wartawan dari sejumlah media dan pengurus PWI Sulteng dipimpin Ketuanya, Mahmud Matangara SH MM.

Dr Nur Alamsyah yang diberikan kesempatan kedua dalam dialog itu mengatakan, terbatasnya kewenangan DPD RI itu karena sudah diatur dalam undang-undang seperti itu. Pemerintah pusat tidak ingin diganggu karena ada kepentingannya di daerah. 

“Saya kira ini sebuah problem, kenapa sampai saat ini  DPD selalu menemui hambatan untuk mencapai titik optimun. Pertanyaaannya kemudian, apakah kondisi  seperti ini akan terus dipertahankan. Nah saya percaya, demokrasi akan mencari jalannya sendiri,” katanya dalam dialog yang dipandu Temu Sutrisno itu.

Dr Alamsyah mengatakan, dalam perubahan UU MD3 baru-baru ini, DPD RI diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Perda. Kewenangan ini katanya perlu diwaspadai.

“Saya kira, upaya menjebak DPD untuk menjadi bahan banyolan. Bahan lulu-lucuan bagi mekenisme politik naisonal kita. Akibatnya DPD hanya akan asik berkelahi dengan daerah. Padahal seharusnya harmonisasi yang ada di daerah itu yang dibawa DPD ke pusat,” katanya.

Menurutnya, pemberian kewenangan pengawasan Perda terhadap DPD itu adalah jebakan yang bisa menenggelamkan DPD itu sendiri. Yang pada saatnya nanti  DPD itu akan diisi oleh orang-orang partai politik, seperti di Amerika.

Alamsyah mengatakan, fungsi DPD sebagai sebuah lembaga independen tempat masyarakat untuk berkeluh kesah belum berjalan optimal. Seharusnya periode lima tahunan bisa diptimalkan. Oleh karea itu dia berharap agar DPD diberikan kewenangan yang lebih dari yang sudah ada sebelumnya.

Sayangnya, kewenangan DPD masih terlalu jauh di bawah DPR RI.

“DPD seolah-olah ada, tapi tidak ada. Ini problem ketatanegaraan kita. Kita dipimpin oleh seorang pemimpin, tetapi remotenya tidak tahu di mana. Kenapa? Karena kita tidak memiliki check and balance yang cukup bagus. Padahal DPD sebagai perwakilan daerah yang di pusat, mestinya memiliki ini,” katanya.

Terkait dengan soal kewenangan DPD RI yang tidak memiliki hak mengeksekusi, Dr Alamsyah mengatakan, bahwa hal itu harus diterima, karena memang sudah diatur dalam undang-undang. Sebagai rakyat katanya, harus mau menerima kondisi seperti itu.

“Dan saya kira untuk mengubah ini, harus ada agenda setting, tidak cukup hanya dengan sosialisasi. Tapi harus menggunakan move yang lebih keras dengan memanfaatkan resouces yang ada di masyarakat,” jelasnya.

Iklim demokrasi saat ini, menurutnya harus direbut, dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa menikmati kesejahteraan yang ada. DPD katanya, bisa bersama-sama dengan daerah untuk menyuarakannya.

Sebagai orang yang merasakan langsung, Anggota DPD RI asal Sulteng, Hj Nurmawati Dewi Bantilan mengakui betapa masih kurangnya kewenangan yang diberikan terhadap DPD.  Akibatnya katanya, kerja-kerja DPD belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. 

“Masyarakat tidak puas dengan keberadaan DPD. Mereka masih bertanya-tanya apa saja yang dilakukan oleh DPD,” kata Waty panggilan akrabnya.

Waty mengatakan, pada awal-awal lembaga DPD terbentuk, ekspetasi masyarakat terhadap DPD sangat tinggi. Dengan memilih langsung, masyarakat menganggap posisi DPD sama dengan kewenangan yang dimiliki gubernur atau kepala daerah. Padahal kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam undang-undang, tidak seperti harapan masyarakat.

Selama ini kata Waty, DPD RI telah melaksanakan kinerjanya secara nyata dengan cara merespons aspirasi dan harapan masyarakat dan daerah dalam bentuk produk-produk kelembagaan. DPD RI dalam kurun waktu Oktober 2004 hingga September 2017, telah mengajukan kepada DPR RI sebanyak 81 RUU, 253 pandangan dan pendapat, 94 petimbangan dan 198 hasil pengawasan.

Dalam hal legislasi kata Waty, DPD telah mengajukan sebanyak 81 RUU kepada DPR RI untuk dibuatkan undang-undang.

“DPD tidak bisa mengeksekusi langsung, karena yang berhak melakukan eksekusi itu adalah DPR RI. Kewenangan DPD meliputi, legislasi, budgeting, pengawasan, itu terbatas. Tidak seperti lembaga DPR  yang serba powerfull,” katanya.

Dibanding dengan anggota DPR RI, dalam hal pemilihan posisi anggota DPD lebih legitimate. Mengutip pendapat pengamat, Waty mengatakan, anggota DPD itu dipilih karena orangnya, karena dikenal dan dipercaya. Sementara anggota DPR RI dipilih melalui mekanisme partai politik. Mereka yang duduk sebagai anggota DPR RI mewakili parpolnya masing-masing.

Ironi, meskipun dari sisi pemilihan lebih legitimate, namun dari sisi kapasitas, DPD kalah dari DPR RI.

“Karena itu tadi, DPD tidak memiliki kewenangan seperti DPR RI. Apa yang dilakukan DPD, semua muaranya ke DPR. DPR-lah yang mengeksekusi,” ujar Waty.