Tuesday, 26 September, 2017 - 18:46

DPRD Morowali Rekomendasi Pencabutan IUP PT TPI

Ketua DPRD Morowali, Ambo Dalle bersama anggota dewan Komisi III saat menerima massa Geram di Ruang Aspirasi, Gedung DPRD Morowali, Senin (27/10/2014). (Foto : Ahyar L)

Morowali, Metrosulawesi.com - DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, memastikan adanya rekomendasi kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Total Prima Indonesia (TPI).

Kepastian adanya rekomendasi itu disampaikan Ketua DPRD Morowali, Ambo Dalle, saat menerima massa aksi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) di Ruang Aspirasi, Gedung DPRD Morowali, Senin (27/10/2014).

Ambo Dalle mengatakan, bahwa DPRD akan memanggil pihak pemda dan PT TPI, termasuk perwakilan Geram, dalam rapat dengar pendapat yang dijadwalkan Rabu (29/10/2014). Setelah itu, kata dia, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi pencabutan IUP PT TPI, sebagaimana yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Tangofa, Kecamatan Bungku Pesisir.

“Percayakan kepada kami (DPRD) untuk menyelesaikan masalah ini. Karena ini lembaga, tentunya harus melalui mekanisme. Kita jadwalkan hari Rabu mengundang dinas terkait maupun pihak PT TPI. Kalau pun PT TPI tidak ada atau tidak hadir setelah di undang, kami tetap memberikan rekomendasi ke pemda untuk mencabut IUP PT TPI,” jelasnya.

Hal senada diutarakan Ketua Komisi III, Asgar Ali. Menurutnya, DPRD masih memberikan ruang kepada pihak PT TPI untuk hadir dalam pertemuan. Meskipun pihak manajemen PT TPI tidak ada lagi di site Tangofa, namun DPRD tetap akan mengundang dan memberikan rekomendasi pencabutan IUP kepada pemda Morowali.

Pernyataan tegas juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi III Kuswandi. Dia menegaskan, bahwa tidak perlu lagi ada perdebatan panjang terkait masalah PT TPI setelah pertemuan Rabu nanti. Menurutnya, keberadaan kantor pusat manajemen PT TPI juga tidak jelas setelah ditelusuri. Bahkan, untuk membangun smelter pun merupakan hal yang mustahil dilakukan.

Anggota Komisi III, Hj Mildan, juga mengatakan, bukan hanya masalah PT TPI saja. Tapi, perusahaan-perusahaan tambang pemegang IUP lainnya juga, yang tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lingkar tambang, sebaiknya dicabut saja IUPnya. Termasuk perusahaan pemegang Kontrak Karya sekalipun.

 

 

Editor : Subandi Arya

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.