Tuesday, 17 January, 2017 - 06:10

DPRD Morut Soroti Pelaksanaan Proyek

SOROT PROYEK - Ketiga anggota Fraksi Restorasi Perjuangan yang meminta ketua DPRD membentuk tim khusus. (Foto : Alekson W/ Metrosulawesi)

Kolonodale, Metrosulawesi.com - Fraksi Restorasi Perjuangan meminta kepada ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut) membentuk Tim Khusus untuk membedah kembali APBD Perubahan tahun anggaran 2016, yang mana dari hasil evaluasi terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tidak pernah dibahas di tingkat Komisi maupun Badan Anggaran. Nyatanya banyak bermunculan kegiatan baru pada buku penetapan APBD perubahan 2016.

Ketua Fraksi Restorasi Perjuangan, Melky Tangkidi didampingi anggotanya Lely Narce Maliso dan Molter Suade mencontohkan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam rancangan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016, dianggarkan belanja sebelum perubahan sebesar Rp206 miliar lebih setelah perubahan menjadi Rp 213 milia lebih, berarti mengalami ketambahan sebesar Rp 6 miliar lebih.

Paling parah lagi kata Lely, dalam rancangan dibahas di tingkat komisi kegiatan fisik yang disepakati antara Komisi I DPRD Morut dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga kurang lebih enam kegiatan fisik, sementara dalam buku APBD perubahan bermunculan kegiatan fisik kurang lebih 30 paket yang tidak dikerjakan.

“DPRD menganggap kegiatan tersebut kegiatan siluman, sehingga kami dari fraksi restorasi mendesak ketua DPRD agar dibentuk tim khusus untuk membedah kembali APBD Perubahan tahun 2016 yang diterima DPRD tanggal 29 November 2016,” katanya.
 
Sekretaris daerah Kabupaten Morowali Utara yang ditemui di ruang kerjanya membantah adanya paket-paket siluman.

“Kami sudah panggil beberapa SKPD hampir sebagian besar terjadi pengurangan anggaran karena mereka melihat tidak sanggup menyelesaikan sebelum akhir tahun ini,” katanya.

Ketua DPRD kabupaten Morut, Ir. Syarifudin H. Madjid menanggapi permintaan fraksi Restorasi Perjuangan itu. Selain membentuk tim khusus untuk membedah kembali APBD Perubahan juga akan menggugat Pemda Morut yang tidak mampu menjalankan pemerintahan sehingga akhir tahun masih ada tersisa dana.
 
Begitu juga politisi partai demokrat yang sangat getol melakukan pembangunan di daerah Tepo Asa Aroa ini menilai sejumlah SKPD yang merasa tidak menempati posisi tempat basa itu semau-maunya mempermainkan paket-paket yang ada di instansi dipimpinnya dan menjual jual para nama anggota DPRD Morut yang punya paket.

“Dana aspirasi tidak boleh dipindah-pindah ke daerah lain, dan jangan jual-jual nama anggota DPRD,” ujar Fudin panggilan akrab ketua DPRD Morut.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Bintang Delapan