Wednesday, 20 June, 2018 - 17:07

DPRD Parimo Melunak Terkait Dugaan Markup Baliho Sail Tomini

JADI TEMUAN - Salah satu baliho Sail Tomini yang dipasang menjelang Sail Tomini. (Foto : Ist)

Parimo, Metrosulawesi.com - DPRD Parigi Moutong (Parimo) melunak terkait dugaan markup baliho Sail Tomini pada 19 September 2015 lalu, sebagaimana hasil temuan BPK Sulteng. Lembaga wakil rakyat itu hanya memberikan rekemendasi agar masalah ditangani Inspektorat setempat.

LSM Format Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menuding ada kospirasi yang dibangun antara DPRD dan Pemkab Parimo. Tudingan tersebut muncul pasca keluarnya rekomendasi terkait penindaklanjutan dugaan markup pengadaan baliho pada pelaksanaan Sail Tomini 19 September 2015.

Sikap DPRD Parimo tertuang pada rekomendasi yang disampaikan pada sidang paripurna, Senin 29 Februari, yakni merekomendasikan ke bupati untuk meminta kepada pihak Inspektorat Parimo melakukan pendalaman terkait temuan BPK RI perwakilan Sulteng tentang pengadaan baliho. Rekomendasi itu dinilai merupakan bentuk ‘pembelaan’ secara nyata yang dilakukan lembaga wakil rakyat tersebut.

“Kalau saya menilai, ada konspirasi antara DPRD dan pemerintah dalam persoalan pengadaan baliho ini. Sehingga, rekomendasi yang dilahirkan terkesan sebagai bentuk pembelaan,” ungkap Direktur LSM Format, Muh Isram Said Lolo kepada sejumlah wartawan, Selasa (1/3/2016).

Dia mengatakan, dalam menindaklanjuti permasalahan ini seharusnya DPRD Parimo tidak menggunakan piramida terbalik, dimana kejelasan terkait dugaan markup pada pengadaan baliho tersebut yang seharusnya ditanyakan kepada pihak BPK, namun diarahkan kepada pihak Inspektorat Kabupaten.

Padahal kata dia, sejumlah anggota DPRD dan bahkan anggota Pansus sendiri telah meminta kepada pimpinan mempertimbangkan agar rekomendasi tersebut dikaji kembali. Karena, hal yang tidak mungkin dan dinilai tidak berdasar, jika hasil pemeriksaan BPK didalami oleh Inspektorat.

“Kenapa tidak direkomendasikan saja ke ranah hukum, kalau memang tidak ingin direkomendasikan ke BPK. Karena memang sudah jelas ada markup dalam pengadaan baliho itu. Biarkan saja penegak hukum yang menelusuri kerugian negaranya,” tegasnya.

Dia menambahkan, rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Parimo, juga dinilai agar penyelesaian permasalahan pengadaan baliho itu dapat diselesaikan secara internal. Artinya, ada ketidakberesan yang terjadi.

Menurut dia, upaya yang dilakukan oleh DPRD Parimo merupakan bentuk lepas tangan dan bentuk ketidakseriusan untuk menindaklanjuti. Kerena, keputusan yang dikeluarkan dengan memberikan tugas penyelesaian hasil temuan BPK kepada Inspektorat, tetap hasilnya tidak akan efektif nantinya.

“Kalau saya melihat, penyelesaiannya hanya diarahkan secara internal saja. Bahkan, dengan keputusan DPRD seperti itu, berarti mereka ingin lepas tangan,” ungkapnya.

Isram berjanji, LSM Format akan mengawal dugaan markup pengadaan baliho Sail Tomini tersebut, dengan berencana menemui legislatif Parimo. Nantinya, pihaknya akan meminta DPRD untuk mengkaji atau memperimbangkan kembali rekomendasi yang dilahirkan pada sidang paripurna tersebut.

“Rekomendasi itu kan nantinya masih akan melalui proses penggodokan. Makanya, saya akan dalami masalah ini, dan meminta secara langsung agar DPRD Parimo mengkaji lagi rekomendasi itu,” tuturnya.

Sebelumnya diwartakan, DPRD Parimo yang awalnya bersikap tegas dengan membentuk Pansus dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Sulteng, khususnya temuan kejanggalan pada pengadaan baliho untuk pelaksanaan Sail Tomini, terkesan ‘masuk angin’ setelah pimpinan DPRD Parimo, Santo mengeluarkan rekomendasi yang dinilai salah alamat oleh sejumlah anggota DPRD.


Editor : Udin Salim