Saturday, 22 September, 2018 - 09:16

DPRD Respon Usulan Perlindungan Nelayan

Ilustrasi. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Sebagai daerah dengan panjang garis pantai terbesar di Indonesia, sebagian besar penduduk Sulawesi Tengah berprofesi sebagai nelayan. Baik nelayan tangkap maupun budi daya.

Lahirnya Undang Undang No 7 tahun 216 tentang, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, memberikan jaminan hukum kepada nelayan dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat nelayan di Sulawesi Tengah salah satu penyumbang masih tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Tengah, oleh karena itu lahirnya regulasi ini memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menata kehidupan nelayannya.

Saat pertemuan dengan Komisi II DPRD Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Hasanuddin Atjo, meminta dukungan kepada DPRD Sulawesi Tengah khususnya komisi II untuk membentuk sebuah peraturan daerah terkait perlindungan nelayan.

“Saya berharap dukungan dari Komisi II supaya bisa membuat sebuah peraturan daerah sekaitan dengan perlindungan nelayan. Dengan demikian, kita bisa mengesampingkan peraturan menteri yang menjadi pedoman pelaksanaan UU No 7 tahun 2018,” ujar Hasanuddin Atjo.

Keinginan Kadis Kelautan tersebut direspon positif oleh Ketua Komisi II, Lukky Semen. Bahkan Komisi II meminta supaya Dinas Kelautan segera memasukkan usulannya ke DPRD untuk secepatnya di proses di DPRD.

“Kami komisi II sangat mendukung peraturan yang sifatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian mereka. Usulan semacam ini secapatnya dimasukkan ke DPRD agar bisa diagendakan pembahasannya,” ujar Lukky Semen.

Komisi II cukup aktif dalam melahirkan perda inisiatif yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum lama ini DPRD juga sudah menyetujui Perda mengenai koperasi, dimana itu merupakan inisiatif dari DPRD. 


Editor: Masruhim Parukkai