Thursday, 16 August, 2018 - 18:43

DPRD Tolak Proses PAW Yos Sudarso

Ketua DPRD Kota Palu, Muhammad Iqbal Andi Magga. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Demokrat Diminta Lengkapi Persyaratan

Palu, Metrosulawesi.com - DPRD Palu menolak melanjutkan proses penggantian antar waktu (PAW) Yos Sudarso sebagai anggota DPRD Palu karena surat yang diajukan partainya tidak lengkap.

Ketua DPRD Kota Palu Muhammad Iqbal Andi Magga ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/6) menegaskan, surat PAW atas nama Yos Sudarso Mardjuni saat ini dikembalikan lagi ke Partai Demokrat Kota Palu.

Dia mengatakan, surat yang kirimkan DPC Partai Demokrat Kota Palu belum memenuhi syarat untuk melakukan PAW terhadap kadernya yang duduk di DPRD Palu.

“Kami meminta untuk dilengkapi dulu. Karena yang namanya pemberhentian anggota DPRD syaratnya tidak surat seperti itu. Harus dengan surat keputusan DPP Partai Demokrat dulu. Itu kan jelas dalam undang-undang No. 8 tahun 2014 tentang Pemilu. Tetang syarat keanggotaan,” jelas Iqbal, sapaan akrab politisi Golkar ini.

Hal ini diungkapkan Iqbal terkait surat Plt Ketua DPC Partai Demokrat Palu Lusy Shanti Mardjanu tentang PAW atas nama anggota DPRD Kota Palu Yos Sudarso.

Iqbal menjelaskan, pemberhentian anggota DPRD itu hanya ada tiga klausul saja. Pertama anggota DPRD tersebut meninggal dunia. Kedua mengundurkan diri dan yang terakhir tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRD.

Dari ketiga klausul tersebut kata Iqbal, partai menggunakan klasul terakhir yaitu tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRD.

Diketahui, Yos Suhdarso sedang menjalani proses hukum terkait kasus dugaan korupsi.

Menurut Iqbal, jika menggunakan klausul tersebut maka harus ada SK pemberhentian sebagai anggota politik.

“Surat itu harus secara legal dan formal. Ada surat keputusan DPP, yang mencabut keanggotaan milik Yos. Tidak bisa hanya surat biasa saja. Kita minta dilengkapi dulu syarat-syarat pemberhentian baru akan diproses kembali,” jelas Iqbal.

Iqbal menuturkan surat yang dikirimkan ke DPRD Palu, hanya merupakan surat pemberitahuan tanpa adanya SK DPP. Itu dianggap tidak legal.

“Untuk sekarang DPRD Palu baru dalam tahap proses pemberhentian sementara. Prosesnya tinggal menunggu partai,” jelasnya.


Editor : Syamsu Rizal