Friday, 28 July, 2017 - 06:29

Dua Kasus Penganiayaan Tahanan Pelanggaran HAM Serius

Dedi Askary. (Foto : Ist)

Wawancara Khusus Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng Dedi Askary

KASUS penganiayaan seorang tahanan di Polres Sigi yang berujung pada kematian seketika menyentak publik Sulawesi Tengah. Betapa tidak, baru beberapa bulan sebelumnya di Polres Palu seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako Palu juga babak belur karena dianiaya oknum polisi.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah Dedi Askary menyatakan dua kasus yang terjadi dalam rentang waktu berdekatan tersebut adalah pelanggaran HAM serius dan kini menjadi atensi lembaganya.

Jika dua kasus itu tidak diselesaikan sesuai prosedur hukum, maka citra kepolisian tergerus dan akan menimbulkan antipati masyarakat terhadap korps baju coklat itu.

Cukup sudah, kata Dedi Askary insiden berdarah di Kabupaten Buol tujuh tahun silam yang juga dipicu karena tewasnya tahanan. Jangan sampai peristiwa yang sama terulang di Kota Palu dan Kabupaten Sigi akibat kelakuan oknum polisi.

Di Polres Sigi tahanan bernama Sutrisno tewas diduga akibat penganiayaan oknum polisi pada Minggu 26 Februari 2017. Sebelumnya pada Oktober 2016 di Polres Palu, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Untad Palu bernama Roky dan saudaranya George mengalami luka serius juga karena penganiayaan.

Selain ditangani Polda Sulteng, Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah juga mendalami dua kasus yang menjadi sorotan publik tersebut. Bagaimana sikap Komnas HAM? Berikut petikan wawancara khusus wartawan Harian Metrosulawesi Syamsu Rizal dengan Dedi Askary di kantornya di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Palu, Selasa 14 Maret 2017.

Dari penyelidikan Komnas HAM, apa yang telah terjadi di Polres Sigi sehingga seorang tahanan tewas?

Tim kami sudah turun melakukan penyelidikan di lapangan, interviu keluarga korban dan pihak yang mengetahui kasus itu. Termasuk interviu dan klarifikasi kepada Kapolres Sigi. Proses selanjutnya yang kami lakukan adalah memantau bagaimana proses hukum di Propam Polda Sulteng.

Kasus penganiayaan tahanan di Polres Sigi adalah pelanggaran HAM serius. Perlu diingat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, tahanan wajib diperhatikan. Wajib dijaga, termasuk dalam situasi perang sekalipun.

Bagaimana koordinasi Komnas HAM dengan Polda Sulteng?

Hasil koordinasi saya dengan Polda Sulteng bahwa sekarang ada delapan oknum polisi ditahan di Polda Sulteng. Hal ini membuktikan bahwa benar telah terjadi penganiayaan atau pemukulan itu. Lepas dari itu, adanya bukti-bukti fisik yang dialami korban.  Hasil penyelidikan bahwa beberapa pihak internal di Polres Sigi mendengar adanya teriakan-teriakan kesakitan ketika almarhum berada di tahanan. Teriakan itu diduga kuat karena adanya penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Sigi yang bertugas saat itu.

Ada delapan oknum polisi sudah diproses dan ditahan di Polda Sulteng, apakah berhenti sampai disitu saja?

Cacatan kami di Komnas HAM, patut kiranya jajaran kepolisian satu tingkat diatasnya dalam hal ini Kapolda lewat Propam untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang penting untuk penyelesaian tuntas penganiayaan. Evaluasi jajaran Polres Sigi. Kenapa? Indikatornya ada delapan oknum polisi ditahan yang diduga terlibat. Penganiayaan atau kekerasan terhadap tahanan itu, oleh instrumen hukum yang ada di Indonesia yakni KUHP ataupun Kovenan Antipenyiksaan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melarang keras penyiksaan terhadap tahanan.

Bagaimana penerapan hukum dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri?

Jika apa yang dilakukan oleh kedelapan oknum anggota Polres Sigi secara etik melanggar, maka konsekwensinya harus diproses melalui mekanisme sidang disiplin. Jika terbukti melanggar etik kepolisian, rekomendasi selanjutnya harus dimutasi yang bersifat demosi. Nah, jika sidang etik terbukti maka harus ditindaklanjuti dengan penyelesaian sidang disiplin. Jika kedua mekanisme internal terbukti penganiayaan, maka secara otomatis, delapan orang yang diduga terlibat harus menjalani mekanisme persidangan di peradilan umum. Harus diingat bahwa kepolisian tunduk dan patuh pada perundang-undangan sipil.

Apakah sidang etik bisa bersamaan dengan proses pidana umum?

Tidak bisa serempak sidang etik dan pidana umum karena ada aturan mainnya di internal di kepolisian. Kita harus hargai itu.

Bagaimana jika nantinya dalam sidang etik tidak terbukti adanya pelanggaran?

Susah kalau tidak terbukti pelanggaran etik kepolisian, maka sangat kecil kemungkinan untuk masuk ke peradilan umum. Tapi, pada sisi lain dengan fakta-fakta fisik yang berujung kematian juga susah bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran etik. Dari bukti fisik (tanda-tanda kekerasan di tubuh korban) yang berujung kematian, saya yakin jikalau insttusi kepolisian profesional dan berlaku fair mestinya delapan  oknum itu akan menjalani sidan etik disiplin yang berujung pada rekomendasi Bidang Hukum Polda untuk menjalani sidang di peradilan umum. Peradilan umum menggunakan pendekatan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kasus di Sigi termasuk kategori pelanggaran HAM serius.

Soal adanya opini di masyarakat bahwa atasan akan melindungi anak buahnya yang melanggar hukum. Bagaimana tanggapan Anda?

Saya kira opini itu sah-sah saja. Oleh karenanya pada posisi lain, kami melakukan pengawasan “superketat” dalam kasus ini termasuk mencari tahu kebenaran apakah proses itu berjalan. Apakah betul sudah ditahan, kami kroscek dan faktanya ada delapan yang ditahan di Polda Sulteng. Bahwa kemudian ada upaya atau langkah “bermain lain”, itu lain soal dan pasti kami akan bersuara.

Apakah dalam kasus di Polres Sigi, unsur pimpinan bisa terjerat?

Dalam organisasi seperti ini tetap mengenal sistem perintah atasan. Kita harus periksa, apakah tindakan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap tahanan yang bersangkutan atas perintah atasan atau atasan satu tingkat di atasnya, baik lisan atau tertulis. Itu salah satu objek pemeriksaan kami. Tapi, sejauh ini (tindakan) itu atas inisiatif oknum itu sendiri. Sebab perintah lisan baik terhadap pelaku sendiri atau Kanit Reskrim atau Kasat, Kapolres tidak ada perintah itu.

Tapi yang pasti, ada pelaku dan ada korban. Harus diseriusi kalau tidak ini akan menjadi bom waktu dan penting bagi Polda melakukan evaluasi seperti apa mekanisme dan kepemimpinan Kapolres, bagaimana prosedur penangkapan, bagaimana pengawasan yang diterapkan. Karena yang melakukan adalah orang yang duduk di institusi kepolisian dan ada manajemen yang berlaku sehingga tanggung jawab pimpinan itu wajib. Itulah mengapa Kapolda diminta untuk mengevaluasi.

Kasus lainnya yang serupa soal penganiayaan mahasiswa Fakultas Kedokteran Untad di Polres Palu, bagaimana Komnas HAM mengawal kasus itu?

Kasusnya sama dengan yang Sigi. Kalau di Sigi penganiayaan mengakibatkan kematian, kalau di Polres Palu korbannya babak belur. Mereka juga mengadu ke Komnas HAM. Peristiwa mahasiswa Kedokteran Untad itu konteksnya berburuan pelaku curanmor. Tapi, dalam rangkaian peristiwa perburuan pelaku curanmor itu terjadi praktik tindak kekerasan terhadap dua orang yaitu mahasiswa kedokteran dan saudaranya. Keduanya menghalang-halangi aparat kepolisian yang bertugas di lapangan (saat polisi menangkap pelaku curanmor). Tapi di sisi lain tidak bisa dielakkan bahwa benar terjadi praktik tindak kekerasan terhadap mahasiswa kodekteran itu dan saudaranya itu.

Benar ada tindakan hukum menghalang-halangi. Tapi tidak boleh dalam proses itu ada tindak kekerasan oleh aparat kepolisian. Kalau tidak salah Kasat-nya ditarik ke Polda. Tetapi, proses dan mekanisme tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Eksekutor di lapangan yang menyebabkan Roky dan George babak belur itu harus diproses lebih lanjut melalui mekanisme sidang etik dan disiplin seperti yang terjadi di Sigi. Proses sidang etik dan disiplin itu selanjutnya untuk dijadikan rujukan di peradilan umum.

Ketika itu berproses sampai di pengadilan umum, disamping KUHP, yang menjadi dasar rujukan untuk penuntutan adalah UU 39 tahun 1999. Jadi dalam kasus penganiayaan di Polres Sigi dan  Polres Palu, meskipun tanpa pengaduan dari korban, proses hukum pidana umum harus tetap bejalan.

Menurut Anda, apa dampaknya di masyarakat dari peristiwa penganiayaan tahanan?

Peristiwa penganiayaan mahasiwa kedokteran di Polres Palu dan meninggalnya tahanan di Polres Sigi ini suatu peristiwa yang sangat mencoreng kredibilitas institusi kepolisian khususnya terkait upaya reformasi birokrasi dan revolusi mental yang digalakkan oleh Presiden dan juga tertuang dalam cita-cita penataan internal Polri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kalau mau dipandang menjalankan reformasi birokrasi, bagaimana dua kasus ini diproses secara baik dan benar. Bagaimana dua kasus yang menyolok ini diproses secara profesional, tidak serta merta karena pelakunya adalah polisi yang proses adalah polisi kemudian ada keberpihakan. Jika mau dipercaya oleh publik bahwa benar terjadi reformasi birokrasi dan revolusi mental, catatannya harus proses.

Kedepannya, perlu evaluasi terkait langkah dan kinerja kelembagaan Polri ke depan. Dua peristiwa ini tidak boleh lagi berulang. Buol sudah terjadi, Sigi sudah terjadi, masak harus terulang. Kalau ini dibiarkan akan memunculkan antipati kepolisian dari masyarakat. Bisa jadi, apa yang terjadi di Buol bisa terjadi di wilayah Polres Palu dan Sigi. Tentu saja kita tidak menghendaki Polri tidak memiliki harga di mata masyarakat.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.