Monday, 29 May, 2017 - 00:32

Dua Perkara SP3 di Kejati Sulteng Bisa Dibuka Lagi

Kajati Sulteng, Sampe Tuah. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dihentikan tidak menutup kemungkinan dapat dibuka kembali.
Perkara yang sudah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat dibuka kembali apabila ada temuan bukti baru.

Hal tersebut dikemukakan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Joko Sutanto kepada wartawan saat press gathering bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Sampe Tuah dan jajarannya di Aula Kejati Sulteng, Selasa, 4 April 2017.

Joko menjelaskan soal potensi untuk membuka kembalinya suatu perkara yang sudah SP3 tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan terkait dua perkara dugaan Tipikor yang ditangani oleh Kejati Sulteng yang sudah di SP3.

Keduanya adalah perkara dugaan korupsi proyek pembangunan kolam renang di Bukit Jabal Nur, Kota Palu dan dugaan korupsi dana Bantuan sosial (Bansos) berupa bantuan sapi.

Joko mengatakan, pihaknya menerbitkan SP3 terhadap suatu perkara apabila alat buktinya masih kurang. Namun tidak menutup kemungkinan dibuka kembali kalau ada bukti baru atau novum.

Sebelumnya Joko Sutanto menjelaskan secara detail soal tersebut, terlebih dahulu Kajati Sulteng, Sampe Tuah menegaskan, bahwa tidak ada haramnya suatu perkara di SP3.

“Penerbitan SP3 itu tidak tabu, tidak ada haramnya. Kalau suatu perkara itu tidak cukup bukti, ya di SP3 saja, dari pada perkara itu berulang tahun, tapi tidak ada ada kejelasan, perlu ada kepastian hukum.”

Melalui press gathering itu juga, Sampe Tuah meminta kepada pers untuk bersinergi membangun Sulawesi Tengah. Kejaksaan saat ini tidak hanya fokus melakukan penindakan, tapi juga melakukan pencegahan.

Sebagaimana pepatah, kata dia mencegah lebih baik dari pada menindak. Tapi bukan berarti tidak menindak. Artinya, lanjutnya jika sudah diingatkan, memberi peringatan lantas tidak peduli dengan peringatan itu dan bahkan pura-pura tidak tau, maka harus ditindak. Tidak ada alasan untuk tidak ditindak terhadap para penyelenggara negara yang sudah diingatkan tapi pura-pura tidak tahu.

"Mari kita bahu membahu, saling sinergi. Saya mohon dukungan dari kita semua. Jangan informasi yang kecil dibesar-besarkan. Satu kebersamaan dalam wadah Sulteng," ujarnya.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.