Saturday, 19 August, 2017 - 19:25

Dua Terdakwa E-KTP Divonis Sama dengan Tuntutan

Jakarta, Metrosulawesi.com - Majelis hakim mempertimbankan penetapan dua terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, sebagai justice collaborator. Meski demikian, kedua terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang jumlahnya sama dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Majelis berpendapat, cukup beralasan para terdakwa sebagai justice collaborator. Hal ini dapat jadi pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan," ujar anggota majelis hakim Anshori Saifudin saat membacakan pertimbangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 20 Juli.

Irman dan Sugiharto, masing-masing divonis 7 tahun dan 5 tahun penjara.

Selain itu, Irman diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara, Sugiharto diwajibkan membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sebelumnya, jaksa KPK juga menuntut agar Irman dan Sugiharto divonis 7 tahun dan 5 tahun penjara.

Menurut hakim, Irman dan Sugiharto telah memberikan keterangan yang signifkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Keterangan keduanya telah membantu mengungkap pelaku lain yang berperan lebih besar.

Selain itu, kedua terdakwa bukan pelaku utama, mau mengakui perbuatan, dan sudah mengembalikan sebagian uang yang diterima.

Meski demikian, akibat dari perbuatan para terdakwa yang bersikap masif menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional, hingga saat ini dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat.

Perbuatan terdakwa dalam korupsi e-KTP merugikan negara dan masyarakat, karena e-KTP adalah program nasional yang startegis dan penting.

Sebagai hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa telah menimbulkan kerugian negara cukup besar, hingga Rp 2,3 triliun.

Peran Setya Novanto sedikit disampaikan majelis hakim dalam analisa yuridis dalam vonis terhadap Irman dan Sugiharto. Meski tidak disebut terang terkait aliran uang ke Novanto, menurut jaksa KPK, pertimbangan hakim itu penting.

"Tapi jelas ada pihak lain yang mewujudkan tindak pidana korupsi. Fakta-fakta ada pertemuan dengan Setya Novanto, dan kemudian tanggapan Setya Novanto, itu dijelaskan," kata jaksa Irene Putri usai persidangan.

Jaksa Irene menjelaskan, ada 2 hal penting yang perlu digarisbawahi dalam putusan hakim. Meski daftar pihak yang terbukti menerima tak sebanyak dalam surat tuntutan, namun hakim meyakini telah terjadi korupsi dan kolusi sejak penganggaran.

"Saya mau comment ada dua fakta penting dari putusan itu pertama hakim sudah menyatakan keyakinannya bahwa ada proses korupsi, kolusi sejak penganggaran," ujar jaksa Irene.

"Kedua dalam pertimbangannya kemudian hakim juga menyampaikan bahwa selain orang-orang yang kita dakwakan bersama-sama, hakim juga menyatakan hakim meyakini ada pihak-pihak lain yang berperan dalam mewujudkan tindak pidana korupsi sejak penganggaran itu," jelasnya.

Sebelumnya dalam analisa yuridis putusan yang dibacakan hakim, hanya ada tiga anggota DPR yang terbukti menerima adalah Miryam Haryani, Markus Nari, dan Ade Komarudin. Miryam terbukti menerima USD 1,2 juta, Markus menerima USD 400 ribu dan Rp 4 miliar, serta Ade sebesar USD 100 ribu.

Jumlah itu berbeda jauh dengan apa yang dituliskan jaksa KPK dalam surat tuntutan. 

Baca berita selengkapnya di Harian Metrosulawesi atau di Metrosulawesi Digital Edisi No 906 Thn III / Jumat 21 Juli 2017

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.