Sunday, 22 July, 2018 - 22:40

Dugaan Korupsi Drainase RS Wakai, PPK-KPA Diminta Ikut Bertanggungjawab

Pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan drainase Rumah Sakit Wakai, Kabupaten Tojo Unauna, Ishak Adam, SH (kanan)dan Rendy Chandra Rizky, SH.MH saat diwawancara di Palu, Jumat 5 Agustus 2016. (Foto : Dok Metrosulawesi/ M Yusuf BJ)

Palu, Metrosulawesi.com - Dalam sidang pledoi (pembelaan) kasus dugaan korupsi pembangunan drainase Rumah Sakit Wakai 2014 yang berlangsung Selasa 9 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri Palu, terdakwa Freddy Akuba langsung membacakan naskah pembelaannya. Dalam sidang ini terdakwa didampingi penasehat hukumnya Rendy Chandra Rizky, SH.MH.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, I Made Sukanada ini, penasehat hukum terdakwa Rendy Chandra Rizky, SH.MH mengatakan dalam nota pledoinya bahwa mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kuasa Pengguna Anggaran harus ikut bertanggungjawab dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

“Jika pekerjaan saluran tersebut dianggap gagal konstruksi/gagal bangunan, maka pertanggungjawaban tersebut haruslah ditanggung bersama-sama Terdakwa dengan PPK, Aisiten Teknis, Konsultan Pengawas, Panitia PHO,” kata Rendy saat membacakan nota pledoinya dihadapan majelis hakim.

Selain itu, kata Rendy saat membacakan nota pledoinya, bahwa Terdakwa beretikad baik memperbaiki saluran air yang rusak tersebut.

“Terdakwa telah beretikad baik memperbaiki dalam masa pemeliharaan saluran air atau drainase yang rusak tersebut tapi tidak diizinkan oleh PPK serta BPK,” katanya.

Setelah penasehat hukum Terdakwa membacakan nota pledoinya, Pimpinan Sidang mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum, Riswanto untuk memberikan jawaban.

“Replik akan kami ajukan pada Hari Kamis,” kata Riswanto.

Sebelumnya, Pengacara terdakwa lainnya Ishak Adam mengatakan tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Riswanto sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan dan inkonsisten.

“Klien saya Freddy Akuba sebagai pelaksana pembangunan drainase Rumah Sakit Wakai dikambinghitamkan dalam kasus ini. Tuntutan yang diberikan kepada klien kami, yang dibacakan oleh Jaksa mengatakan pembangunan drainase yang dilakukan klien kami gagal konstruksi. Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, jika suatu pembangunan dinyatakan gagal konstruksi, maka yang bertanggungjawab adalah PPK, Asisten Teknis, Konsultan, dan Pelaksana (Kontraktor). Maka jadi pertanyaan, mengapa hanya klien kami yang jadi terdakwa atau disidik oleh Jaksa,” kata Ishak di Palu, Jumat 5 Agustus 2016.

Anehnya lagi, kata Ishak, para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu PPK, Asisten Teknis, dan Konsultan pengawas, mereka mengakui bahwa ada kelalaian yang dilakukan mereka dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Bahkan dalam setiap persidangan, hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk kembali memeriksa para saksi, karena mereka mengakui telah berbuat lalai dalam proyek tersebut. Tapi pemeriksaan tersebut sampai sekarang tidak pernah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya jaksa jeli melihat ini. Panggil dan sidik juga PPK, Asisten Teknis, dan Konsultan Pengawas,” katanya.