Wednesday, 26 April, 2017 - 16:07

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).

Eksekusi Bank Sulteng Kewenangan PN Palu

Dr Sahrul, SH MH. (Foto : Surahmanto S/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Dosen hukum perdata Dr. Sahrul, SH,MH. mengungkapkan kasus Bank Sulteng dan Chairil Anwar yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Palu.

“Hukum positif Indonesia dalam aturan pelaksanan eksekusi ada dua jenis yang pertama, eksekusi dengan sukarela. Artinya pihak yang dikalahkan melaksanakan sendiri putusan Pengadilan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kedua eksekusi dengan Paksaan, artinya menjalankan putusan Pengadilan, yang merupakan suatu tindakan hukum  dan dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah disebabkan ia tidak mau menjalankan putusan secara suka rela,” ungkapnya kepada Metrosulawesi, Selasa 7 Maret 2017.

“Putusan Mahakamah Agung RI telah memberikan kepastian hukum, sementara belum dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah yaitu Bank Sulteng, sehingga agar terealisasi hak pemenang dalam perkarsai tersebut, pemenang meminta kepada PN untuk dilakukan eksekusi,” katanya.

Aturan pelaksana putusan eksekusi termuat dalam HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata golongan bumiputera golongan jawa dan diluar jawa serta diperkuat oleh undang-undang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009 dan undang-undang peradilan umum nomor 49 tahun 2009.

Dr. Sahrul  mengungkapkan dalam proses perkara seharusnya dimasukkan peletakan sita jaminan atas harta benda  tergugat. Tujuannya adalah apabila gugatan dikabulkan, maka objek sita jaminan akan menjadi objek pelunasan.

“Apabila dalam perkara tidak dimasukkan sita jaminan, maka berdasarkan putusan MA, Pihak Chairil Anwar bisa bermohon ke pengadilan negeri untuk melakukan sita eksekutorial,” katanya.

“Sita eksekutorial dilakukan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan eksekusi secara suka rela, sehingga digunakan instrumen eksekusi oleh PN terkait dengan harta kekayaan Bank Sulteng, harta kekayaan yang di sita harus memiliki harga yang setara sesuai dengan jumlah sanksi yang akan dilaksanakan,” tambahnya.

Dr. Sahrul menjelaskan Prosedur eksekusi dilakukan aanmaniong satu hingga dua kali, jika tidak diindahkan, maka dilakukan sita eksekutorial.

“Eksekusi sebenarnya dilakukan tergantung oleh pengadilan, sehingga dinilai apakah pihak yang kalah tidak akan melaksanakan putusan atau tidak, sehingga dari pernilaian itu, PN memutuskan apakah langsung melakukan eksekusi atau aanmaning yang kedua,” katanya.

Mekanisme sita eksekutorial dilakukan penyitaan terhadap aset pihak yang kalah, setelah itu dilakukan pelelangan sehingga hasil pelelangan diberikan kepada pihak pemenang.

Dr. Sahrul menjelaskan sebelum melakukan sita eksekutorial harus dilakuakan inventarisir aset pihak yang kalah, agar nilai ganti rugi setara dengan nilai yang diputuskan oleh MA.

“Ketika inventalisir dinilai cukup, maka dilakukanlah sita eksekutorial, eksekusi itu harus terlaksana, karena apalah arti putusan hakim kalau tidak dilaksanakan secara sukarela, itu sama saja dengan ilusi, diatas kertas kita menang, tetapi tidak dapat dilaksanakan,” katanya.

“Sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum  pihak pemenang harus mendorong upaya terlaksananya putusan, sehingga dalam hal ini, PN berwenang untuk melaksankan prusedur tersebut,” sambungnya.

Sebelumnya kasus perdata penggugat Chairil Anwar yang berperkara dengan tergugat Bank Sulteng dalam putusan Mahkamah Agung RI telah memutuskan bahwa menghilangkan surat surat ukur/gambar situasi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 34/1978 Desa Birobuli pemegang Hak Moend Idris Roe yang dijadikan agunan/jaminan kredit pada PT. Bank Sulteng  adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Oleh karena itu, PT. Bank Sulteng harus membayar ganti rugi kepada penggugat (Moend Idris Roe/Ahli Waris) yakni kerugian materil sejumlah Rp2.672.407.500 dan kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000 secara tunai seketika.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.