Saturday, 18 August, 2018 - 03:09

Eksepsi Terdakwa Prof Sultan Ditolak

CARI DATA - Penyidik Kejati Sulteng saat mencari data-data yang diperlukan di kantor Lemlit, Selasa 2 Agustus 2016. (Foto : Dok Metrosulawesi/ Agustinus Salut)

Palu, Metrosulawesi.com - Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Sultan. Pasalnya, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang kuat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan korupsi dana penelitian pada Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Tadulako (Untad) Palu tersebut.

Putusan sela itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu, Kamis, 8 Desember 2016.

Majelis Hakim Ketua, I Made Sukanada yang didamping Felix Da Lopes dan Margono masing-masing Majelis Hakim Anggota mengatakan, pihaknya tidak menemukan alasan yang kuat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Olehnya, eksepsi yang diajukan terdakwa Sultan tidak bisa diterima. Sehingga, Majelis memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

Bahwasannya, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa terdakwa Sultan melakukan korupsi dana penelitian Universitas Tadulako (Untad) Palu.

Hartawan Supu dan Ali Rizaly selaku Kuasa Hukum terdakwa Sultan mengatakan, setelah membaca dan mengkaji dakwaan JPU, pihaknya tidak menemukan unsur atau syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat 2 b KUHAP. Nah, ketika dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materil konsekwensinya adalah batal demi hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat 3 KUHAP.

"Kami mohon kepada Majelis Hakim agar tidak melanjutkan perkara ini karena tidak memenuhi unsur tersebut," ujarnya.

Diketahui bahwa, JPU dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Sultan selaku mantan Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Untad didakwa melakukan korupsi berupa pemotongan dana penelitian sebesar 5 persen pada tahun 2014/2015, dengan rincian, pada 2014 senilai Rp 172.350.000, dan 2015 senilai Rp 419.725.000, setoran ke rekening BLU Untad senilai Rp 69.735.463.

Sehingga jumlahnya adalah senilai Rp 617.442.687. Selain itu, terdakwa Sultan juga didakwa melakukan korupsi, dimana dana penelitian tidak dibayarkan ke peneliti, dengan rincian, pada 2014 senilai Rp 172.350.000, dan 2015 senilai Rp 146.250.000, cicilan pembayaran kepada peneliti senilai Rp 30.900.000. Sehingga jumlahnya adalah senilai Rp 287.700.000. Jadi, total kerugian negaranya adalah senilai Rp 905.142.687.

Sehingga, terdakwa Sultan didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang (UU) RI No 31 tahun 1999 Jo UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat ayat 1 ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 tahun 1999 Jo UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat ayat 1 ke-1 KUHP, dan lebih subsidair Pasal 8 UU RI No 31 tahun 1999 Jo UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Selain itu, JPU juga mendakwa Fauziah Tenri Sisi selaku mantan Bendahara Pembantu Pengeluaran Lemlit Untad Palu melakukan korupsi berupa pemotongan dana penelitian sebesar 5 persen pada tahun 2014/2015 senilai Rp 617.442.687, dan dana penelitian tidak dibayarkan ke peneliti pada tahun 2014/2015 senilai Rp 287.700.000. Namun, terdakwa Fauzia Tendri Sisi tidak mengajukan eksepsi.

Kepala Seksi Penuntutan Kejati Sulteng yang juga selaku JPU, Muhammad Tofan usai mendengar putusan sela mengatakan, pihaknya langsung menghadirkan 8 orang saksi untuk diminta keterangan terkait kedua terdakwa. Adalah 5 orang peneliti, satu orang Satuan Pengawas Internal (PSI) dan dua orang dari bagian Keuangan Untad Palu.


Editor : Syamsu Rizal