Saturday, 16 December, 2017 - 03:32

Enam Kelurahan Terancam Merkuri, Wali Kota: Berantas Penjualan Sianida di Poboya

Wali Kota Palu, Hidayat. (Foto : Dok Metrosulawesi)

“Saya tidak tahu siapa yang kebal hukum di atas sana. Yang pasti sesuai perintah menteri kami harus melakukan penegakan hukum. Apalagi yang masuk wilayah taman hutan rakyat atau Tahura,” - Drs Hidayat, Wali Kota Palu -

Palu, Metrosulawesi.com - Wali Kota Palu, Hidayat mengungkapkan saat ini ada enam kelurahan di wilayah pemerintahannya tengah terancam pencemaran merkuri akibat pertambangan ilegal. Ini diungkapkan Hidayat saat peresmian Kampung Berseri Astra di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Kamis, 4 Mei 2017 lalu.

“Pencemaran itu mengancam kehidupan masyarakat di enam kelurahan. Mereka semua ketakutan karena mercuri. Termasuk sianida yang dihambur di atas sana (tambang ilegal di Poboya,red),” ungkap Hidayat.

Meski tidak menyebutkan secara lengkap kelurahan yang terancam merkuri tersebut, Wali Kota mengatakan, kelurahan-kelurahan itu berada di bawah kaki gunung seperti Kelurahan Poboya dan di wilayah Kecamatan Mantikulore lainnya yang merupakan titik pertambangan di Kota Palu.

“Masyarakat dengan kehidupan pas-pasan terpaksa harus menggunakan air galon isi ulang untuk keperluan memasak karena takut memakai air yang ada di sana. Padahal bukan tidak ada sumber air dari sumur dalam, yang bisa digunakan masyarakat, tapi karena ketakutan tadi mereka tidak berani menggunakannya,” kata Hidayat.

Menurut pengakuan Hidayat, persoalan ini telah dilaporkannya ke kementerian terkait dan KPK beberapa waktu lalu. Atas laporan itu, Pemkot bersama aparat penegak hukum diinstruksikan melakukan tindakan tegas terhadap penjualan merkuri dan sianida di Kota Palu.

“Sekarang sudah ada perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa penjualan merkuri dan sianida yang ada di Kota Palu harus diberantas,” tuturnya.

Atas perintah tersebut kata Wali Kota, pihaknya telah mulai melakukan penegakan hukum atas penjualan merkuri dan sianida, khususnya yang mengancam keberadaan taman hutan rakyat.

“Saya tidak tahu siapa yang kebal hukum di atas sana. Yang pasti sesuai perintah menteri kami harus melakukan penegakan hukum. Apalagi yang masuk wilayah taman hutan rakyat atau Tahura,” tandasnya.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.