Wednesday, 26 July, 2017 - 04:54

Erwin: Kasus Ketua PB PMII Harus Jadi Pelajaran

FPK Sulawesi Tengah bertemu langsung Dandrem 132 Tadulako, Kolonel Inf Muh Saleh Mustafa dan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Alimuddin Paada, serta anggota DPRD Suprapto Dg Situru dan Hasan Patongai terkait pidato Ketum PB PMII Aminuddin Ma’ruf saat pembukaan Kongres PMII di Masjid Agung Darussalam 16 Mei 2017. (Foto : Ist/ FPK)

Palu, Metrosulawesi.com - Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah menghargai sikap Ketua Umum PB PMII Aminuddin Ma’ruf yang mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, serta mengapresiasi sanksi adat yang dijatuhkan kepada Aminuddin Ma’ruf.

Ketua Umum FPK Sulawesi Tengah, Erwin Lamporo kepada Metrosulawesi Kamis, 18 Mei 2017 mengatakan, pihaknya menerima dengan lapang dada permohonan maaf tersebut. Kejadian yang menimpa itu harus dijadikan pelajaran, agar tidak terulang dikemudian hari.

“Sebagai orang kaili yang menjunjung nilai-nilai ketadulakoan, menerima dengan iklas permohonan maaf tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah sangat toleran dan menjaga nilai-nilai kearifan dimasyarakat,” ujar Erwin Lamporo.

Politisi Hanura ini melihat kesungguhan Aminuddin Ma’ruf memohon maaf dari upayanya menemui Gubernur sebagai pemimpin tertinggi di Sulawesi Tengah, serta bertemu langsung dengan Ketua Utama Alkhairaat.

Lanjut Anggota DPRD Sulawesi Tengah itu, adanya sanksi sadat yang dijatuhkan kepada Aminuddin Ma’ruf merupakan konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Meskipun masyarakat memaafkan, tetapi hukuman tetap dijalankan.

Dia juga meminta sanksi adat harus benar-benar ditegakkan demi menjaga keharmonisan ditengah masyarakat.

“Menjaga tutur kata sangat penting. Terkadang kita tidak menyadari apa yang terucap sebenarnya menyakiti perasaan orang lain,” kata Erwin.

Dirinya berharap penerapan sanksi adat berlaku kepada semua kalangan, bukan hanya warga dari luar Sulawesi Tengah. Namun Erwin berharap sanksi adat yang diberikan kepada Aminuddin Ma’ruf adalah yang terakhir kalinya.

“Semoga tidak ada lagi masyarakat yang terkena sanksi adat, jadikan kasus ini sebagai pelajaran kita semua,” tandasnya.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.