Sunday, 17 December, 2017 - 16:19

Evaluasi Gali Gasa Bukan Kewenangan DPRD

Hamsir. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Meskipun belum memberikan dampak signifikan terkait kebersihan Kota Palu, namun Gerakan Gali Gasa (3G) yang dicanangkan Wali Kota Palu Hidayat beberapa waktu lalu, tidak menjadi kewenangan DPRD untuk mengevaluasinya.

Pasalnya, program bersih-bersih lingkungan Pemkot Palu itu tidak menggunakan APBD, sehingga fungsi pengawasan DPRD tidak bisa digunakan terkait hasil dari program tersebut. Dengan tidak masuknya dalam APBD, wakil rakyat mengapresiasi keterlibatan semua pihak yang berupaya mensukseskan salah satu program unggulan pasangan Hidayat dan Sigit Purnomo Said itu.

Seperti dikatakan Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Hamsir, DPRD tidak mempunyai alasan untuk mengukur tingkat keberhasilan Galigasa karena tidak masuk dalam APBD. Meskipun secara kasat mata belum berdampak signifikan, tetapi patut diapresiasi adanya gerakan tersebut. Apalagi banyak kelompok masyarakat terlibat secara suka rela didalamnya.

“Bukan kewenangan kami untuk mengevaluasi Galigasa, karena sejak awal tidak melibatkan anggaran dalam APBD. Kami justru berterimakasih adanya program tersebut, apalagi banyak sukarelawan turut serta didalamnya,” ujar Hamsir belum lama ini.

DPRD membuka ruang bagi Pemkot bila ingin memasukkan program tersebut pada APBD 2018, dengan catatan programnya harus jelas, kemana sasarannya dan berapa besar alokasi anggaran yang dibutuhkan.

“Silahkan saja kalau memang mau dianggarkan pada APBD 2018, tentunya melalui pembahasan bersama dengan DPRD,” kata Hamsir.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.