Friday, 20 April, 2018 - 14:36

Februari, Realisasi Keuangan Pemprov Hanya 3,82 Persen

BAHAS REALISASI - Gubernur H Longki Djanggola memimpin Rapat TEPRA perdana realisasi anggaran per 28 Februari 2018, dipimpin Gubernur H Longki Djanggola di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin, 19 Maret 2018. (Foto: Humas Pemprov)

Palu, Metrosulawesi.com - Realisasi keuangan APBD Pemprov Sulteng per 28 Februari 2018, hanya 3,82 persen dari total nilai APBD 2018 sebesar Rp3,823 triliun lebih. Plt Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan SDA Sedaprov Sulteng, Saiful Anwar Hasibuan menerangkan, realisasi keuangan per 28 Februari mengalami defisit dari 7 persen yang hanya terealisasi sebesar 3.82 persen.

“Itu terjadi karena penyesuaian SK pengguna anggaran dibeberapa OPD yang semuanya berpengaruh terhadap realisasi. Selanjutnya adanya penyesuaian tugas-tugas UPTD di dinas dan bantuan bagi hasil kepada kabupaten dan kota yang baru dapat direalisasikan pada akhir triwulan I. Demikian juga realisasi belanja profesi guru dan belanja hibah BOS masih menunggu masuknya dana  transfer. Beberapa hal inilah yang menyebabkan masih rendahnya realisasi anggaran per 28 Februari 2018,” terang Saiful di Rapat TEPRA perdana realisasi anggaran per 28 Februari 2018, dipimpin Gubernur H Longki Djanggola di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin, 19 Maret 2018.

Saiful menguraikan struktur APBD Pemprov Sulteng 2018 yang sebesar Rp3,823 triliun lebih terdiri atas belanja langsung sebesar Rp1,597 triliun lebih dan belanja tidak langsung sebesar Rp2,225 triliun lebih.

Adapun untuk realisasi belanja per 28 Februari sebesar Rp145 miliar lebih atau 3,82 persen terdiri dari realisasi belanja tidak langsung Rp113 miliar lebih dan realisasi belanja langsung Rp32 miliar lebih. Sementara untuk realisasi fisik yaitu sebesar 4,47 persen.

Gubernur Longki dalam kesempatannya mengatakan dengan melihat rendahnya realisasi anggaran per Februari meski dengan beberapa alasan yang dapat diterima, tetapi hal tersebut perlu menjadi perhatian seluruh kepala OPD.

“Karena saat ini kita terus dipantau atau diawasi oleh pemerintah terkait dengan realisasi anggaran terutama realisasi belanja fisik,” ujar gubernur.

Kata gubernur, realisasi belanja fisik sangat berdampak terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan perhatian kepala OPD kepada PPTK agar terus diawasi dan diarahkan. Kepala OPD harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menyelesaiakan kegiatan sesuai dengan target dan hasil yang harus dicapai.

“Saya mengapresiasi postur dan struktur anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk belanja kepentingan masyarakat dan sudah dapat mengurangi dengan signifikan untuk belanja perjalanan dinas dan belanja operasional kantor,” tandas gubernur.

 
Editor: M Yusuf Bj