Tuesday, 23 May, 2017 - 17:06

Figur Tua Terganjal Aturan, DPD Golkar Sulteng Mohonkan ‘Diskresi’

ILUSTRASI - Kandidat calon ketua Golkar Sulteng. (Grafis : Agung Rifai/ Metrosulawesi)

Agar Bisa Masuk Bursa Ketua pada Musda

Palu, Metrosulawesi.com - Musyawarah daerah (Musda) DPD Partai Golkar Sulteng bakal ramai. Calon-calon muda bakal memiliki peluang untuk meraih kursi ketua.  Ini karena beberapa calon kuat tidak dimungkinkan untuk maju. Selain karena sudah uzur juga karena status pendidikan mereka tidak memungkinkan.

Sekretaris Panitia Musda Partai Golkar Sulteng, Muhammad Iqbal Andi Magga,  mengatakan,  untuk bisa duduk sebagai calon ketua Partai Golkar Sulteng, maka yang bersangkutan harus mengantongi dukungan 30 persen suara dari jumlah pemilik suara.  Selain itu katanya, setiap calon ketua, harus memenuhi syarat sebagaimana digarikan oleh AD/ART dan peraturan organisasi (PO) Partai Golkar.

“Minimal misalnya, pendidikan calon ketua Golkar Sulteng itu harus berpendidikan strata satu, dan umurnya tidak melewati batas toleransi yaitu 65 tahun,” kata Eki, sapaan akrab Ketua DPRD Kota Palu itu kepada Metrosulawesi, Kamis 21 Juli 2016.

Jika mengacu persyaratan yang diungkapkan Eki, maka beberapa calon seperti Aminuddin Ponulele, Rusdi Mastura dan Arus Abdul Karim, yang digadang-gadang memiliki peluang besar menduduki jabatan ketua, bakal tereleminasi dengan sendirinya.

Aminuddin Ponulele sudah berusia di atas 65 tahun, sedangkan dua figur lainnya Rusdi Mastura dan Arus Abdul Karim tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam  PO Partai Golkar, karena pendidikan terakhir keduanya tamat SMA.

Dengan terganjalnya dua figure kuat yang dijagokan akan memimpin Golkar itu, memberikan angin segar bagi calon muda untuk maju dalam bursa pemilihan ketua DPD I Partai Golkar Sulteng yang akan dihelat Agustus mendatang. Calon muda yang dinilai memiliki peluang yakni: Yus Mangun (Anggota DPRD Sulteng, Zaenal Abidin Ishak (Anggota DPRD Sulteng dan Sekretaris Golkar Sulteng),  dan Muhammad Iqbal Andi Magga. Mereka dimungkinkan bisa merebut kursi ketua yang sudah beberapa periode diduduki Aminuddin Ponulele itu.

Namun jangan senang dulu. Sebab, ternyata DPD Partai Golkar Sulteng memohonkan ke pengurus DPP Partai Golkar agar bisa memberikan ‘diskresi’ kepada mereka yang berjasa terhadap Golkar tetapi tidak memenuhi syarat menurut aturan, untuk diloloskan mencalonkan diri.

“‘Diskresi’ memang ada, dan yang mengambil kebijakan tersebut tentunya adalah DPP Partai Golkar, dan kebijakan khusus inilah yang beberapa hari lalu kita lakukan ke DPP Partai Golkar,” kata Eki.

Tapi ada yang aneh dengan aturan ‘diskresi’ di Partai Golkar seperti yang dikatakan Eki, sebab diskresi lazimnya adalah  keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

“Istilah diskresi dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan,” jelas Eki.

Sebenarnya lanjut Eki, ada contoh sederhana mengenai diskresi. Yakni ketika seorang polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas di suatu perempatan jalan, yang sudah diatur lampu pengatur lalu lintas (traffic light).

"Menurut Undang Undang Lalu Lintas, polisi dapat menahan kendaraan dari satu ruas jalan meskipun lampu hijau, atau mempersilakan jalan kendaraan meskipun lampu merah. Ini bentuk diskresi yang paling jelas dan bisa kita lihat sehari-hari,” ujarnya.

Menurut Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU 30/2014 dinyatakan bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

Sedangkan menurut Pasal 22 ayat (1), diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dengan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2). Yakni melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

Menurut Menpan RB, Yuddy, Prinsipnya, diskresi itu dapat dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dicontohkan, seorang bupati yang tengah menghadapi bencana di wilayahnya, bisa melakukan diskresi. Karena itu. Yuddy minta para pejabat tidak perlu khawatir sepanjang tidak ada motif menguntungkan pribadi, pejabat tersebut tidak perlu dipidanakan.

Selama ini, diskresi sudah banyak dilakukan oleh aparat kepolisian, utamanya polisi lalu lintas saat mengatur lalu lintas. Demi kepentingan umum, misalanya untuk mengurai kemacetan, seorang petugas Polantas bisa menahan atau mengalihkan sementara arus lalu lintas dari arah lain.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.