Monday, 26 June, 2017 - 10:17

FRAS Desak Pemerintah Cabut Izin PT KLS

Eva Bande. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Pemerintah Republik Indonesia sejak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, telah menunjukkan upaya yang cukup signifikan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Indonesia, terutama berkaitan dengan perilaku buruk perusahaan-perusahaan perkebunan pemegang izin HGU, HTI, dan sejenisnya.

Hal ini dikatakan oleh Koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Eva Bande di palu, Minggu 5 Maret 2017.

"Keseriusan Pemerintah Indonesia itu juga ditunjukkan dengan program-program pro rakyat, yang salah satunya sedang dijalankan sebagai prioritas pembangunan Nasional tahun 2017, yaitu Pelaksanaan Reforma Agraria di seluruh Indonesia," katanya.

Bagian penting yang menentukan pencapaian tujuan Reforma Agraria, sambung Eva Bande, adalah penyelesaian konflik-konflik agraria sebagai salah satu masalah krusial penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan kemiskinan rakyat.
 
Aktivis Agraria itu menambahkan, di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, telah puluhan tahun berlangsung pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, konflik sosial, dan perusakan lingkungan oleh perusahaan Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) dan anak perusahaannya Berkat Hutan Pusaka (PT BHP) yang sampai saat ini masih berlangsung.
 
Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa PT KLS/ PT BHP Pemegang Izin HTI bernomor 146/KPTS-II/1996, tgl 4 April 1996, seluas 13.400 Ha yang beroperasi di Kecamatan Toili dan Toili Barat Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah telah berakhir izin operasinya pada tahun 2000.

"Akan tetapi dengan sangat massif melakukan tindakan melanggar hukum mengalihfungsikan areal HTI menjadi perkebunan kelapa sawit. Dalam prosesnya perusahaan ini telah menggusur areal-areal kebun rakyat yang bersertifikat, menggunduli hutan hingga di bantaran sungai yang menyebabkan banjir tiap tahun dan merusak persawahan milik rakyat di wilayah dua kecamatan tersebut di atas," ungkapnya.

Kejahatan lainnya yang dilakukan oleh PT KLS, adalah penghancuran hutan konservasi Suaka Margasatwa Bangkiriang sejak tahun 2000. Kejahatan ini tidak pernah ditindak secara Hukum, bahkan terkesan kebal hukum atau dibiarkan.

Tercatat pada tanggal 13 Oktober 2010, berdasarkan hasil investigasi BKSDA, PT KLS telah merambah kawasan Hutan Konservasi seluas 560 Hektar. Sampai sekarang penggundulan hutan terus berlangsung semakin meluas.

Sebagai kelanjutannya berdasarkan Investigasi Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS), luasan Suaka Margasatwa Bangkiriang yang telah menjadi perkebunan sawit seluas 2600 Ha pada tahun 2014.
 
"Bersandar dari kedua fakta tersebut, FRAS Sulteng mendesak Menteri Kehutanan RI Ibu Siti Nurbaya di Jakarta untuk secara serius dan bersegera melakukan penegakan hukum, yakni mencabut izin operasi PT BHP/PT KLS, dan tidak memberikan izin dalam bentuk apapun kepada perusahaan ini, atau perusahaan lainnya yang dibentuk oleh pemilik yang sama," tegasnya.

Untuk beraktivitas di manapun juga sebagai sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukannya. Kata Eva, Tindakan tegas Pemerintah Indonenesia melalui Menteri Kehutanan atas perusahaan ini, bagi kami dan seluruh rakyat Indonesia merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia membela hak-hak rakyat.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.