Saturday, 24 February, 2018 - 12:41

Gaji Buruh Sampah Hilang di APBD

DEMO - Perwakilan sopir dan buruh pengangkut sampah mendatangi DPRD Kota Palu untuk mengadukan persoalan terkait pengungaran jumlah buruh dari lima menjadi empat orang dalam satu mobil. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Puluhan sopir dan buruh pengangkut sampah mendatangi Kantor DPRD Kota Palu Selasa 16 Januari 2018, untuk mengadukan keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palu terkait dikurangnya tenaga buruh pengakut sampah dari lima orang menjadi empat orang.

Anehnya dalam rapat dengar pendapat antara buruh sampah, anggota dewan dan DLHK terungkap bahwa anggaran untuk sopir dan buruh sebenarnya sudah dimasukkan dalam APBD saat pembahasan di tingkat komisi, tapi realitanya anggaran tersebut justru hilang di dalam APBD.

Arham, selaku koordinator aksi menceritakan betapa beratnya beban kerja para buruh sampah semenjak pengurangan tenaga dari lima orang menjadi empat orang. Panjangnya rute, banyaknya sampah dan menyengatnya bau sampah tidak bisa ditangani hanya dengan empat orang, nanti lima orang baru normal.

“Idealnya memang lima orang, dua diatas truk dan tiga dibawah truk untung mengangkat sampah keatas. Kami sudah jalan beberapa hari dengan format empat orang, bebannya tidak seimbang, karena jauh lebih berat. Kami harap DPRD Kota Palu dan DLHK dapat mengembalikan format seperti semula,” kata Arham.

Plt Kepala DLHK Kota Palu, Firman mengungkapkan bawah dikurangnya tenaga buruh pengangkut sampah karena anggaran tidak masuk dalam APBD tahun 2018. Sehingga format lima orang buruh satu sopir terpaksa diubah menjadi empat buruh satu sopir.

Sebagai Plt Firman mengakui tidak bisa berbuat banyak karena anggaran dinas kebersihan bukan dia yang susun, dia hanya menjalankan anggaran yang sudah ada. Namun demikian, dia berupaya untuk mengambalikan formart seperti semula, sembari berharap agar tenaga kebersihan bekerja dengan format sekarang.

“Berikan saya kesempatan untuk mengaturnya, tapi saya mohon supaya sopir dan buruh bekerja dulu dengan format empat buruh satu sopir. Saya akan susun anggarannya agar bisa masuk dalam APBD perubahan,” ujar Firman.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Palu Sophian R Aswin selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa anggaran untutk buruh sampah dan sopir sebenarnya sudah dimasukkan dalam APBD saat rapat dikomisi. Bukan hanya itu justru DPRD menyetujui tambahan gaji dari Rp18.000 ribu per satu ret menjadi Rp20 ribu, sedangkan buruh dari Rp15.000 perret menjadi Rp17.500.

Dia heran mengapa anggaran yang sudah disetujui itu hilang dalam APBD. Mengingat ini sangat mendasar untuk kebersihan Kota Palu, DPRD berjanji akan mengirimkan rekomendasi kepada Wali Kota Palu agar format buruh dan sopir pengangkut sampah dikembalikan seperti sediakala.

Pembahasan buruh dan sopir sampah kemarin berlangsung cukup lama. Pada dasarnya antara DLHK dan DPRD menginginkan buruh dan sopir tidak ada perubahan, hanya saja DLHK tidak bisa berbuat banyak karena anggaran yang sudah dimasukkan dalam APBD oleh komisi justru tidak muncul saat APBD sudah disahkan.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.