Saturday, 18 November, 2017 - 01:40

Gap Akses Keuangan di Sulteng Butuh Perhatian

Kepala OJK Sulteng, Syukri A Yunus. (Foto : Tahmil Burhanudin/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Berdasarkan survei literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016, indeks literasi dan inklusi keuangan Sulawesi Tengah secara garis besar masing-masing mengalami peningkatan secara berurutan 4 persen dan 30 persen jika dibandingkan dengan survey yang sama pada tahun 2013 silam.

Berdasarkan data yang diterima Metrosulawesi dari OJK Sulawesi Tengah, Selasa 7 Januari 2017, indeks literasi keuangan Sulteng berada di angka 22.55 persen sementara indeks inklusi sebesar 65.09 persen.

“Apabila dibandingkan dengan survei yang sama pada tahun 2013, secara garis besar masing-masing indeks literasi dan inklusi keuangan mengalami peningkatan,” ujar Kepala OJK Sulteng Syukri A Yunus.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara berurutan 4 persen dan 30 persen hingga akhir 2016 dibandingkan survei 2013 yang tingkat literasi 18.5 persen dan Inklusi keuangan 35 persen.

Apabila merujuk data Sulawesi Tengah tahun 2015 sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, dengan jumlah penduduk usia >15 tahun yang sebesar 2.050.492 jiwa, terdapat lebih dari 715 ribu jiwa (34.92 persen) yang belum mendapatkan akses kepada lembaga keuangan formal di Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah periode September 2016, rasio rekening simpanan terhadap jumlah penduduk adalah 62.58 persen serta rasio rekening kredit terhadap jumlah penduduk adalah 8.82 persen.

“Data di atas, terutama rasio kredit terhadap jumlah penduduk, menunjukkan masih terdapatnya gap akses keuangan di Sulawesi Tengah yang perlu mendapat perhatian serius dari OJK dan Pemerintah Daerah. Menunjuk paparan singkat di atas, masih terdapat gap akses keuangan yang cukup kentara antar daerah di Sulawesi Tengah,” kata Syukri.

Berdasarkan kajian OJK, akses keuangan merupakan salah satu variabel utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Akses yang mudah terhadap layanan lembaga keuangan formal dalam bentuk simpanan dan kredit/pembiayaan produktif menjadi instrumen penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dia menambahkan, isu akses keuangan menjadi perhatian pemerintah dalam mewujudkan ketahanan perekonomian nasional. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, salah satu sasaran penguatan sektor keuangan dalam lima tahun mendatang adalah meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata, partisipatif, dan inklusif, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) beberapa waktu lalu. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders yang dibentuk dengan tujuan melakukan upaya-upaya percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan tindak lanjut dari Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) untuk membentuk TPAKD di provinsi, kabupaten, Kota bersama-sama OJK di wilayah kerjanya,” jelas dia.

Di Sulawesi Tengah TPAKD telah dibentuk pada tanggal 22 September 2016 melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900/384/RO.ADMEKON-GST/2016 tanggal 3 Mei 2016. Sasaran strategis TPAKD Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatnya akses pembiayaan lembaga jasa keuangan kepada sektor produktif sesuai karakteristik daerah serta terciptanya akses terhadap lembaga jasa keuangan yang mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat.

“Dalam pelaksanaan program kerja TPAKD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 terdapat beberapa tantangan yang akan menjadi bahan evaluasi penyempurnaan program kerja tahun 2017. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada segenap Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Lembaga Vertikal, serta Industri Jasa Keuangan yang telah bersama-sama berperan serta dalam upaya perluasan akses keuangan di Sulawesi Tengah,” sebut Syukri.

Harapannya, perencanaan dan pelaksanaan program kerja TPAKD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 yang fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang lebih merata bisa tercapai.

Sebagai bahan perbandingan, secara nasional literasi dan inklusi jasa keuangan Indonesia berada pada angka 29.66 persen dengan indeks inklusi keuangan sebesar 67.82 persen.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.