Sunday, 23 July, 2017 - 06:58

Genjot Pemasukan PAD, PDAM MoU Kejari Buol

Penandatanganan piagam kerja sama MOU bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh PDAM Buol dengan Kejari Buol, di Buol, Selasa (4/10/2016). (Foto : Ist)

Buol, Metrosulawesi.com — PDAM Buol membuka diri dengan melakukan penandatanganan piagam kerja sama memorandum of understanding (MOU) bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Buol, di Buol, Selasa (4/10/2016).

Piagam kerjasama tersebut ditandatangani oleh pihak pertama Direktur PDAM Kabupaten Buol Anton D.Ma’i dengan nomor surat : 690.R-16/HDM-MOU/X/2016 dan pihak kedua oleh kepala Kejaksaan Negeri Buol Gunadi dengan nomor surat : B - /R.2.16/Gs.2/10/2016 yang memuat sepuluh pasal yang mengikat antara pihak pertama dan kedua.
 
Kesepakatan perjanjian kerjasama ini (MOU) antara PDAM Kabupaten Buol dan Kejaksaan Negeri Buol dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dan perjanjian ini berlaku selama satu tahun.

Direktur PDAM Buol Anton D.Ma’i pada sambutannya menitikberatkan pada dua poin pokok yaitu bagaimana penanganan tagihan pada langganan agar bisa dapat berjalan lancar dan baik, karena sampai dengan saat ini baru 30 persen yang dapat tertagih dari jumlah yang ada, sehingga sangat diperlukan ketegasan dan payung hukum agar seluruh rekening dapat tertagih, di samping dapat pula mengurangi kesimpangsiuran antara data yang ada dengan kenyataan di lapangan seperti tentang nama dan alamat pelanggan begitu pula pada permasalahan yang kedua adalah dampak masih kurangnya pendapatan PDAM Kabupaten Buol sehingga mempengaruhi pembiayaan operasional yang selama ini belum cukup. Sedangkan Kejari Buol, Gunadi  pada dasarnya menghimbau kepada direktur PDAM Kabupaten Buol agar secepatnya membuat aturan-aturan seperti SOP pelanggan yang sekaligus dapat ditentukan limit waktu khususnya pemasangan pelanggan baru, begitu pula selain MOU harus ditindaklanjuti oleh surat kuasa khusus (SKK) kepada kejari buol agar semua upaya hukum ini segera dapat terrealisasi sesuai dengan isi kesepakatan.

Bupati Buol Amiruddin Rauf ketika dikonfirmasi Metro Sulawesi di kantornya mengatakan pemerintah daerah sangat menyetujui dan merespons, karena akan membawa dampak positif untuk menyehatkan PDAM Kabupaten Buol kedepan khususnya dalam permasalahan keuangan, kepegawaian dan pelanggan, dengan demikian adanya MOU ini diharapkan pendapatan PDAM Kabupaten Buol kedepan dapat meningkat seperti yang diharapkan.


Editor : Masruhim Parukkai

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.