Thursday, 20 September, 2018 - 21:16

Giliran Bank Mandiri Palu Dihukum Bayar Rp30 Miliar

DIVONIS MEMBAYAR- Kantor Bank Mandiri Cabang Sam Ratulangi Palu yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Palu.

 

Palu, Metrosulawesi- Setelah Bank Sulteng, kasus yang hampir serupa juga dialami Bank Mandiri Cabang Sam Ratulangi Palu. Bank plat merah itu juga dihukum harus membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar lebih kepada pemenang gugatan Nicolaus Salama (PT Tri Sakti Della Maharani).

Kuasa hukum, Nocolaus Salama, Hartawan Supu SH dari kantor pengacara Law Firm Idham Chalid dan rekan, mengatakan, kasus gugatan perdata yang diajukan ke Bank Mandiri Sam Ratulangi Palu itu berawal dari kelalaian pihak bank yang mencairkan dana dari rekening bersama tanpa sepengetahuan kliennya. “Klien kami sepakat membuat rekening penampungan atau rekening escrow di Bank Mandiri. Tapi tiba-tiba tanpa setahu klien saya, dana di rekening itu dicairkan sepihak oleh Bank Mandiri,” kata Hartawan kepada Metrosulawesi, Rabu 31 Januari 2018.

Hartawan mengatakan, pembukaan rekening penampungan itu dilakukan terjadi pada Oktober 2014 lalu. Saat itu kliennya bekerjasama dengan PT Makmur Palu Jaya untuk suatu pengerjaan proyek pengadaan mesin tenaga diesel 5 MW di daerah Tambu Kabupaten Donggala. Berdasarkan kerjasama itulah katanya, kliennya dan pihak PT Makmur Palu Jaya bersepakat membuat rekening penampungan di Bank Mandiri Sam Ratulangi Palu. 

Hartawan mengatakan, pembukaan rekening penampungan itu dimaksud agar pihak PLN wilayah Suluttenggo selaku pemilik pengerjaan bisa mentransfer dana dari hasil pengerjaan dari proyek itu ke rekening tersebut.  “Setelah pekerjaan itu selesai, maka pihak PLN langsung mentransfer dana pembayarannya sebesar Rp700 juta,” kata Hartawan.

Selanjutnya kata Hartawan, untuk keperluan membayar berbagai kebutuhan terkait dengan pekerjaan itu, kliennya kemudian mengajukan permohonan pencairan ke Bank Mandiri Sam Ratulangi. “Tapi ditolak oleh pihak bank, alasannya harus setahu pihak PT Makmur Palu Jaya dibuktikan dengan tanda tangan. Klien  kami menerima alasan ini, karena memang rekening itu adalah rekening bersama,” kata Hartawan.

Saat itu kata Hartawan, sebagai solusinya pihak Bank Mandiri menjanjikan akan membantu kliennya dengan menghubungi pihak turut tergugat (PT Makmur Palu Jaya).  Kliennya diminta untuk menunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Dalam posisi menunggu konfirmasi dari pihak Bank Mandiri, klien kami mendengar informasi bahwa rupanya dana Rp700 juta di dalam rekening itu sudah dicairkan oleh Bank Mandiri atas permintaan pihak PT Makmur Palu Jaya, tanpa setahu klien saya,” jelas Hartawan.

Tindakan Bank Mandiri itu kata Hartawan jelas jelas merupakan bentuk penyimpangan atau pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan  atas  Undang-Undang  RI Nomor 7  Tahun  1992  tentang perbankan. Seharusnya katanya, bank harus dipegang teguh prinsip kehati-hatian serta prosesional dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. “Dan pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam undang-undang itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum,” kata Hartawan.

Atas kerugian yang dialami kliennya itu, Hartawan kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palu. Pihaknya menuntut ganti rugi secara materil dan immetaril.  Kerugian materil sebesar Rp700 juta dan immateril sebesar Rp200 miliar. Di tingkat peradilan pertama gugatan ini dikabulkan sebagian. Namun di peradilan banding ditolak. Sementara di tingkat kasasi dikabulkan sebagian. 

Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya No. 488 K/Pdt/2017 tanggal 15 Mei 2017, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu.  Hakim agung terdiri atas Dr Nurul Elmiyah SH MH selaku ketua majelis dan hakim anggota masing-masing H Panji Widagdo SH MH dan DR H Sunarto SH MH menyatakan, perbuatan Bank Mandiri terbukti sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu tergugat dihukum membayar ganti rugi masing-masing untuk kerugian materil sebesar Rp 735 juta dan immateril sebesar 29,9 miliar lebih. Total seluruh yang harus dibayarkan Rp30 miliar lebih. 

Manajer Area Bank Mandiri Sulawesi Tengah, Bambang Indri Atmoko yang dikonfirmasi terkait putusan Mahkamah Agung itu, mengaku tidak berwenang memberikan komentar. “Wah kalau urusan ini, saya tidak bisa beri komentar ya. Ini legal kami yang di kantor pusat Jakarta yang menangani,” kata Bambang yang kala itu didampingi Kepala Cabang Bank Mandiri Sam Ratulangi Palu , ibu Nyoman, Selasa 30 Januari.  

Ditanya soal kemungkinan melakukan PK (peninjauan kembali) atas putusan itu, Bambang juga mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu Pak. Justru saya baru tahu infonya dari bapak,” pungkasnya. (din)