Saturday, 18 August, 2018 - 20:13

Gubernur: 13 Poin Harus Diperhatikan Demi Swasembada Pangan Daerah

Gubernur Sulteng H Longki Djanggola saat memberi sambutan pada rapat evaluasi dan pemantapan upsus pajale, babe dan siwaB di Ruang Pilibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa, 7 Februari 2017. (Foto : Humas Pemprov)

Palu, Metrosulawesi.com - Gubernur H Longki Djanggola menegaskan 13 poin penting kepada bupati/wali se-Sulawesi Tengah guna mendukung dan mewujudkan swasembada pangan, baik tingkat daerah maupun nasional.

“Pertama agar bupati/wali kota berkoordinasi bersama Dandim setempat, Kadis pertanian (yang menangani tanaman pangan dan hortikultura), camat untuk bersama-sama merumuskan target upsus pajala dan babe yang telah ditentukan sampai tingkat kecamatan dan desa, serta membakukan dengan surat keputusan bupati/walikota,” tegas Longki saat rapat kerja daerah evaluasi dan pemantapan upsus peningkatan produksi pajala, bawang merah-aneka cabe (babe) dan sapi indukan wajib bunting (siwab) di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa, 7 Februari 2017.

Kedua, kata gubernur, yaitu agar Kadistan bersama Dandim membentuk posko bersama upsus pajala dan babe, tingkat kecamatan/koramil dan desa (ppl dan babinsa) sebagai pusat koordinasi bersama, guna melakukan upaya dilapangan dalam rangka memenuhi target yang telah ditentukan oleh bupati  dan walikota.

Penegasan poin ketiga agar bupati/walikota mendorong peningkatan indeks pertanaman (ip) dilahan sawah melalui percepatan tanam setelah masa panen berakhir, dengan mengoptimalkan pemanfaatan alsintan bantuan pemerintan/brigade alsintan, baik yang ada di Dinas Pertanian (propinsi-kabupaten) maupun di Kodim-kodim. Serta memobilisasi alsintan ke petani dan optimalisasi pemanfaatan air irigasi untuk pertanian serta upaya lainnya.

“Keempat agar melakukan upaya-upaya perlindungan/pencegahan alih fungsi lahan pertanian, dengan menerbitkan peraturan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam bentuk Perda atau peraturan bupati/walikota,” ujarnya.

Poin kelima, gubernur juga megaskan kepada para bupati/walikota agar menginstruksikan kepada Aparatur sipil Negara (ASN) di  kabupaten / kota se-Sulawesi Tengah untuk menanam cabai minimal tiga pohon pada setiap  rumah tangga ASN guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Lewat poin keenam, Longki meminta bupati/walikota berkoordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, guna bersama sama mengajak seluruh anggota PKK sampai tingkat dasawisma di kelurahan dan desa untuk melakukan kegiatan penanaman cabai dipekarangan masing-masing.

Selanjutnya, pada poin ketujuh ia menegaskan perlu mengoptimalkan peran kelembagaan balai penyuluhan pertanian di kecamatan sebagai pos simpul koordinasi pelaksanaan upsus pajala, babe dan siwab. Dia juga menganggap perlu mengoptimalkan peran pendamping petani (ppl dan babinsa) dalam mengawal sasaran target tanam, gerakan tanam serempak, serta melakukan pencatatan dan turut menyampaikan laporan secara berkala (mingguan dan bulanan) kepada bupati / walikota dan tembusannnya disampaikan ke Gubernur Sulawesi Tengah.

“Kedelapan agar mengoptimalkan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk pestisida, khususnya pupuk bersubsidi melalui penyediaan sarana pelayanan pengaduan masyarakat dan standar operasional prosedur (sop) pengawasan pupuk pestisida, serta tanda/atribut legalitas pengawas yang ditandatangani oleh gubernur,” lanjut Longki.

Pada poin kesembilan, bupati/walikota ditegaskan agar berkoordinasi dengan Bulog untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pencapaian target serap gabah, antara lain mengawal kebijakan gubernur tentang pembatasan beras keluar Provinsi Sulawesi Tengah, dan kewajiban petani menjual ke Bulog sebesar 10-15 persen dari produksinya.

“Sepuluh, kiranya sasaran luas tanam, panen, produktivitas dan produksi yang tidak dicapai pada musim tanam  2016 / 2017 dapat direalisasikan pada musim tanam 2017, sehingga sasaran tahun 2017 secara keseluruhan dapat dicapai,” ucap gubernur.

Diltambahkannya, poin kesebelas melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan serta menyampaikan laporan secara berkala, berjenjang, terpadu  dan terjadwal sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara poin keduabelas bupati/walikota juga harus berkoordinasi dengan BPS, sehingga kinerja upsus pajala  dan babe dapat diukur melalui indikator produktivitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Terakhir saya minta bupati/walikota memantapkan koordinasi dengan Badan Metereologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG), sehingga masalah banjir dan kekeringan sejak awal dapat diantisipasi,” tandas Gubernur Longki.


Editor : M Yusuf BJ