Tuesday, 26 September, 2017 - 17:27

Gubernur Bersama 6 Bupati Bahas Program Unggulan Sulbar

Mamuju, Metrosulawesi.com – Menindaklanjuti program Pemprov Sulbar yang telah tertuang dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar , Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengumpulkan enam bupati se Sulbar bersama jajarannya di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ali Baal Masdar mengemukakan, pertemuan tersebut untuk membahas Laporan Pemprov Sulbar ke Presiden Jokowi terkait program unggulan Pemprov Sulbar

“Program pembangunan yang berkesinambungan serta dapat dirasakan seluruh masyarakat Sulawesi Barat, baik itu bidang kepentingan umum, pendidikan, kesehatan, infrasruktur, pertanian, kesehatan dan sebagainya,serta diharapkan terjadi perubahan yang signifikan, agar pembangunan dapat dirasakan masyarakat sulbar yang meiliki ekonomi rendah,”kata Ali Baal Masdar

Kepada enam kabupaten, Gubernur meminta sekiranya dapat setiap kabupaten dapat menyediakan 50 hektar tanah sebagai lahan pembibitan pertanian di tiap kabupaten

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, setiap bupati secara bergantian menyampaikan apa yang menjadi persoalan di kabupaten mereka masing-masing.

Untuk Kabupaten Mamuju, Bupati Habsi Wahid melaporkan, pada intinya Pemkab Mamuju mempunyai RPJMD dalam lima prioritas yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, kesinambungan dan percepatan mendorong perekonomian lokomotif, mendirikan dan mewujudkan Mamuju sebagai daerah terbuka serta pelayanan BPJS kesehatan.

Kepada Pemprov Sulbar , Ia berharap dapat membantu meringankan biaya peningkatan pelayanan dan tanggungan BPJS kesehatan.

“ Saya berharap, pemerintah provinsi dapat menanggung 40 persen, dan pemerintah kabupaten 60 persen sehingga pelayanan BPJS kesehatan masyarakat mamuju dapat terlatyanin dengan baik.” Beber Habsi wahid.

Mantan Sekkab Mamuju tersebut juga menyampaikan, Kabupaten Mamuju masih perlu mendapatkan bantuan oleh pemprov sulbar, dimana beberapa daerah yang terisolasi hanya mengandalkan APBD kabupaten tidak akan bisa dilakukan sepenuhnya oleh Pemkab Mamuju sendiri, terutama jalan yang ada di Kalumpang. Untuk itu, perlu ada perhatian khusus dari Pemprov Sulbar maupun Pemerintah Pusat. Tidak hanya itu, akses jalan yang memadai dapat menjadi penghubung ke provinsi Sulawesi Selatan, luwu utara, termasuk pemanfaatan Pelabuhan Belang-belang.

Selanjutnya, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar menyampaikan, beberapa hal yang menjadi kendala utamanya sebagai kepala daerah di kota berhias itu antara lain dalam bidang kesehatan. Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang menjadi rumah sakit rujukan pasien di Sulawesi Barat, yang tentu saja sebagai ruamh sakit rujukan akan menampung berbagai pasien dari berbagai kalangan masyarakat luar kabupaten maupun luar provinsi.

Hanya saja, kata AIM, yang menjadi kendala, banyaknya pasien tidak sebanding dengan jumlah ruangan mencukupi, sehingga hal tersebut harus dicarikan solusi bersama.

“Saya berharap, anggaran pembangunan rumah sakit Pratama Polman yang belum rampung kembali dikucurkan, sehingga bangunan di atas lokasi delapan hektar tersebut bisa berlanjut demi membantu rumah sakit rujukan Polman yang sudah penuh itu. Waktu saya sidak pasca lebaran, banyak pasien dirawat di lorong-lorong ruangan, hal tersebut dikarenakan tidak dapat menampung pasien lagi,, padahal saya sudah menyediakan empat ruangan rawat inap baru-baru ini,” ujar adik dari Gubernur Sulbar tersebut.

Bupati Mamasa, Ramlan Badawi mengungkapkan, daerah Mamasa merupaka kabupaten yang sangat tertinggal dibanding daerah-daerah lainnya, dimana dapat ditinjau dari infrastruktur jalan dan letak geografis yang sangat sulit dijangkau. Untuk itu, diharapkan , jalan yang sudah menjadi jalan nasional tersebut dapat rampung di awal 2018 mendatang.

Terkait Mamasa sebagai Kota Destinasi Wsiata di Sulbar, Ramlan menambahkan, masih terdapat simpang siur pemberian SK pariwisata dari pemerintah pusat, yang berimbas tidak turunnya dana pengembangan pariwisata di kabupaten.

“ Masalah pariwisata, terjadi simpang siur pemberian SK, antara Kabupaten Mamasa dengan kabupaten Majene yang menjadi Kota Pendidikan, kami berharap kepada Gubernur Sulawesi Barat hal itu segera disingkronisasikan,”harap Ramlan Badawi.

Sementara Bupati Mamuju Utara, Agus Ambo Djiwa mengatakan, Pasangkayu memiliki pelabuhan yang tidak dapat berfungsi lagi, dimana keadaan dari pelabuhan tersebut hanya menjadi tempat penyalahgunaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dikemukakan, ketika pelabuhan Mamuju Utara dapat berfungsi dengan baik, maka ia selaku bupati akan menerapkan kawasan industri perikanan dan industri perdagangan, melihat Matra merupakan daerah srategis yang dekat dengan Provinsi Sulteng, dan hal tersebut dapat menjadi peluang besar bagi pertumbuhan perekonomian Sulbar kedepan.

Tidak hanya itu, Agus juga menyampaikan, kendala pembangunan tanggul di pesisir pantai Mamuju Utara mencapai 170 meter

“Pembangunan tanggul sepanjang 170 meter di pesisir pantai Mamuju Utara tersebut diharapkan menjadi salah satu program strategis agar terhindar dari abrasi pantai,” kata Bupati dua periode tersebut

Wakil Bupati Majene, Lukman menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Majene memiliki beberapa fokus program yaitu, pendidikan dan pengembangan Perguruan Tinggi di Majene, peningkatan sektor kesehatan berupa pembangunan rumah sakit di Kecamatan Malunda, pembangunan infrasruktur yang strategis, pengembangan sentra peternakan, sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu diharapkan bantuan dari Pemprov Sulbar keberlanjutan Pelabuhan Palipi sebagai pelabuhan perikanan.

“ Kami mengharapkan percepatan pembangunan, demi mendukung pembangunan Sulawesi Barat.” tandasnya

Wakil Bupati Mamuju Tengah , Amin Jasa mengemukakan, adapun yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Mateng terkait infrasruktur yang belum memadai, termasuk perkantoran yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih dalam status kontrak.

“Yang sangat mendesak adalah infra sruktur jalan dan jembatan khususnya di wilayah tobadak satu sampai tobadak delapan yang menjadi daerah transmigrasi. Selain itu, kawasan perkantoran belum ada yang defenitif, dan ini membutuhkan perhatian pemerintah. Sektor lain adalah pendidikan, yang mana tenaga pengajar masih sangat kurang,dan sektor kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat yakni terpenuhinya fasilitas kesehatan dan tenaga medis serta dokter ahli yang memadai,”kata Amin Jasa

Selain Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, hadir Wakil Gubernur Sulbar Enny Angraeni Anwar, Sekrov Sulbar Ismail Zainuddin, para asisten, staf ahli, Bupati dan Wakil Bupati se Sulawesi Barat, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan Pemkab se Sulbar. (humas/farid)

Berita ini dimuat di Harian Metrosulawesi Edisi No 893 Thn III / 08 Juli 2017. Telusuri seluruh berita Edisi ini di Metrosulawesi Digital

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.