Tuesday, 28 March, 2017 - 08:57

Gubernur Longki Ikuti Program Tax Amnesty

Gubernur Longki Djanggola saat menerima bukti kepesertaan Tax Amnesty dari Kantor Pajak Pratama (KKP) Palu di ruang kerjanya, Jumat 23 September 2016. (Foto : Humas Pemprov)

Palu, Metrosulawesi.com - Untuk memberikan contoh kepada masyarakat dan pejabat lainnya, Gubernur H Longki Djanggola mengikutkan diri dalam program Tax Amnesty (Pengampunan pajak). Longki menerima bukti kepesertaan Tax Amnesty dari Kantor Pajak Pratama (KKP) Palu di Ruang Kerjanya, Jumat 23 September 2016.

"Keikutsertaan saya dalam program Tex Amnesti pajak sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku," ujar gubernur.

Dia mengajak masyarakat secara keseluruhan dan para pejabat di Sulawesi Tengah agar mengikuti program yang dicanangkan pemerintah pusat itu.

"Saya mengimbau seluruh masyarakat dan pejabat agar ikut dan mendukung program Tex Amnesti Pajak," tuturnya.

Secara khusus, Gubernur Longki mengapresiasi kinerja jajaran KKP Palu yang telah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

"Kinerja petugas pajak sudah sangat profesional dalam melaksanakan tugas," tandas Longki.

Sebelumnya, Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Palu melalui Sihaboedin Efendi mengungkapkan pasca dikeluarkannya Undang-undang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2016 untuk wajib pajak mengalami perubahan. Sebelumnya, penghasilan Rp3 juta per bulan masuk kategori PTKP, namun kini berubah menjadi Rp4,5 juta per bulan atau setara Rp54 juta per tahun.

Hal ini diungkapkannya saat sosialisasi UU Tax Amnesty dihadapan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulteng di Kegiatan Apel pagi di Halaman Kantor Gubernur, Selasa 30 Agustus 2016. Apel ini dipimpin langsung Gubernur Sulteng H Longki Djanggola.

"Tax amnesty merupakan terobosan kebijakan pemerintah menghapus pajak yang seharusnya terutang tapi tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, melainkan dengan membayar sejumlah uang tebusan atas harta kekayaan wajib pajak," ujar Sihaboedin Efendi.

Lebih lanjut dijelaskannya, perhitungan jumlah tebusan objek pajak di dalam negeri didasari pada jangka waktu pelaporannya. Tebusan dua persen dari total harta bersih berlaku selama Periode 1 Juli-30 September 2016. Untuk tebusan tiga persen dari 1 Oktober hingga 30 Desember 2016. Sementara tebusan lima persen untuk periode 1 Januari sampai 31 Maret 2017.

"Bilamana ada harta atau aset yang tidak dilapor selama tiga periode tersebut, maka wajib pajak dikenai sanksi sebesar 200 persen dari PPh," jelasnya.


Editor : M Yusuf BJ

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.