Sunday, 27 May, 2018 - 04:02

Gubernur Sulteng: Penuhi Dulu Kebutuhan, Baru Jual Keluar

BAHAS SOAL BERAS - Gubernur Sulteng Longki Djanggola (tengah) saat memimpin pertemuan bersama sejumlah bupati dan Danrem 132 Tadulako di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Selasa, 26 Juli 2016. (Foto : Humas Pemprov)

Bahas Perberasan dengan Sejumlah Bupati

Palu, Meterosulawesi.com - Gubernur Sulteng H Longki Djanggola meminta petani untuk menjual beras minimal 10 persen ke Bulog di daerah itu. Menurutnya hal itu guna mendukung ketersediaan pangan di Sulawesi Tengah.

"Memang harga beli beras di Bulog lebih rendah dengan harga pasar. Tetapi harga pembelian oleh Bulog berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, bukan Bulog yang menetapkan tetapi Presiden sesuai dengan Kepres," ujar Gubernur Longki saat rapat mengenai Perberasan bersama kepala daerah dan instansi terkait di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Selasa, 26 Juli 2016.

Gubernur menuturkan, dirinya merasa aneh beberapa daerah di Sulteng mengalami kelangkaan beras dan mahal. Padahal kata dia, Sulawesi Tengah merupakan daerah yang surplus beras dengan produksi 1,5 juta ton pertahun.

"Demikian juga bahwa stok beras di Bulog Sulawesi Tengah belum sesuai dengan target. Padahal cadangan stok beras yang ada di Bulog diperuntukkan  untuk kebutuhan masyarakat, seperti untuk operasi pasar, untuk beras raskin, dan untuk persediaan bilamana terjadi kelangkaan beras akibat gagal panen," tuturnya.

Meski surplus, namun ironisnya, sampai sekarang ini, sesuai informasi dari Kepala Bulog Sulteng, kebutuhan beras Sulteng masih dipenuhi dari luar daerah seperti Jatim dan Sulsel, bahkan beras impor masih saja masuk ke derah ini.

"Bagaimana hal ini bisa seperti itu. Kita daerah produsen, tetapi makan beras dari luar," kata Longki.

Setelah ditelusuri, katanya, Bulog Sulteng terpaksa mendatangkan beras dari provinsi lain karena realisasi pengadaan beras stok nasional di provinsi ini sangat minim.

Realisasi pengadaan beras oleh Bulog untuk tahun 2016 ini misalnya, hingga semester pertama baru berkisar 4.900 ton dari target 42.000 ton.

"Mengapa Bulog Sulteng baru bisa membeli beras petani sebanyak itu. Karena ternyata kalah bersaing dengan pedagang luar seperti Manado dan Gorontalo yang membeli dengan harga yang cukup tinggi, sementara Bulog setempat membeli beras petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp7.300/kg," ujarnya.

Didasari hal tersebutlah, Gubernur mengeluarkan surat edaran pembatasan penjualan beras keluar daerah beberapa waktu lalu.

"Masalah perberasan muncul berhubung terjadinya penjualan beras oleh masyarakat ke luar daerah," ungkap Gubernur.

Makanya kata Gubernur, untuk meningkatkan penyerapan beras oleh Bulog yang dipercayakan pemerintah sebagai stabilisator dan penyedia beras nasional untuk kebutuhan rastra, bencana alam dan juga mendukung operasi pasar, gubernur mengeluarkan kebijakan larangan menjual beras ke luar.

"Kebijakan itu bukan berarti melarang 100 persen beras petani Sulteng keluar dari wilayah ini, tetapi penuhi dahulu kebutuhan Bulog 10 persen dari hasil produksi petani baru selebihnya jual ke luar," katanya.

Menurut Longki, jika itu bisa dipenuhi, maka Bulog akan menyerap lebih banyak lagi beras petani sehingga Sulteng tidak lagi harus makan beras tetangga atau provinsi lain.

Menutup arahannya, Gubernur menjelaskan keterlibatan TNI dalam perberasan.

"Keterlibatan TNI mendukung terjaminnya ketersediaan pangan didasari dengan adanya MOU Panglima TNI dengan Kementan dan MOU Kasad dengan Kabulog Pusat," tandasnya.

Gubernur Longki mengharapkan dukungan para bupati yang daerahnya penghasil beras agar dapat mendukung kebijakan yang dikeluarkannya dalam rangka menjamin terwujudnya ketahanan pangan, khususnya ketersediaan beras untuk masyarakat di Sulawesi Tengah.

Rapat turut dihadiri Danrem 132 Tadulako, Bupati Donggala, Bupati Poso, Bupati Morowali, Bupati Banggai, Bupati Sigi diwakili Wakil Bupati, Sekda Parigi Moutong dan para Dandim setempat.


Editor : Udin Salim