Sunday, 25 June, 2017 - 13:32

Gubernur Sulteng Tegaskan Potong Dana Perjalanan Dinas

ILUSTRASI - Pemotongan dana perjalanan dinas dilakukan karena membebani APBD Pemprov Sulteng. (Grafis : Metrosulawesi)

APBD Sulteng 2017 Harus Pro Rakyat

Palu, Metrosulawesi.com - Gubernur Sulteng H Longki Djanggola menegaskan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2017 khusus perjalanan dinas harus dipotong hingga mencapai 50 persen dari anggaran serupa tahun sebelumnya. Pemotongan ini menurut gubernur karena alokasi anggaran untuk perjalanan dinas membebani APBD Pemprov Sulteng.

"Saya melihat banyaknya biaya perjalanan dinas membuat belanja untuk kebutuhan masyarakat menjadi sangat terbatas. Untuk itu alokasi belanja perjalanan dinas agar menjadi bahan koreksi kedepan," ujar Gubernur Longki saat rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Realisasi APBD Pemprov per 30 September 2016 di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu, 19 Oktober 2016.

Kata Longki, dengan melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas, selanjutnya dana itu akan dialihkan terhadap kebutuhan riil masyarakat, seperti bantuan sosial dan lainnya.

Menurut gubernur, pelaksanaan perjalanan dinas saat ini bukan menjadi penambahan pendapatan PNS, tetapi benar-benar pelaksanaannya karena tuntutan kinerja.

Selain perjalanan dinas yang membebani APBD, gubernur juga mengungkapkan bahwa keberadaan pegawai honorer turut menjadi beban anggaran Pemprov Sulteng saat ini. Olehnya, Longki mengharapkan kepada kepala SKPD agar dapat memberikan perhatian terhadap penerimaan tenaga honorer baru.

Gubernur menambahkan, penataan alokasi APBD 2017 harus benar-benar dapat pro rakyat bukan untuk pencitraan.

"Saya tidak perlu citra-citra lagi. Sekarang sudah saatnya Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah benar-benar dapat melaksanakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat," tuturnya.

"Pelaksanaan APBD juga harus dapat terhindar dari segala praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku," tandas Gubernur Longki.

Gubernur: Hindari Pungli

Gubernur Sulteng H Longki Djanggola meminta jajarannya perangkat pemerintah daerah agar menghindari Pungutan liar (Pungli) yang berhubungan dengan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Permintaan ini ditegaskan Gubernur Longki saat mempimpin rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Realisasi (TEPRA) APBD Pemprov per 30 September 2016 di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu, 19 Oktober 2016.

“Perangkat pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan langsung terhadap masyarakat agar benar – benar terhindar dari Pungli.  Pastikan pelayanan tersebut tidak ada pungli,” tegasnya.

Kata Longki, bilamana ada biaya yang harus dikenakan atas pelayanan tertentu yang dilaksanakan, harus jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Olehnya, Gubernur menyampaikan kepada kepala SKPD agar dapat melaksanakan anggaran sesuai ketentuan.

“Kalau ada kegiatan yang dianggap perlu mendapat perhatian agar meminta pendampingan dari BPKP atau Inspektorat. Hal ini untuk dapat memberikan langkah – langkah supaya terhindar dari permasalahan,” tutur Gubernur Longki.

Sementara itu, rapat pimpinan TEPRA kali ini berbeda dari biasanya dengan kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sulteng. Berdasarkan penjelasan gubernur tentang keikutsertaan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, hal itu terkait dengan surat kepala BPKP Pusat dalam pengawasan pelaksanaan realisasi anggaran pemerintah di daerah.

“Sehingga perwakilan BPKP hadir dalam rapat TEPRA supaya dapat memantau langsung tentang sejauhmana serapan APBD Provinsi Sulawesi Tengah,” jelas gubernur.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.