Saturday, 29 April, 2017 - 22:02

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).

Gugatan Pilkada Bangkep dan Buol di MK Hadirkan Saksi Politik Uang

Azriadi Bachry Malewa. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Gugatan sengketa pilkada Banggai Kepulauan (Bangkep) dan Buol mulai sidang perdana dengan agenda mendengarkan gugatan pemohon di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Mereka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/ 2017) dan Jumat (17/3/2017).

Pilkada di Bangkep digugat oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Irianto Malinggong-Hesmon FVL. Sedangkan pilkada Buol digugat oleh pasangan Syamsuddin Koloi-Nurseha.

Adapun termohon dalam gugatan ini adalah KPU Bangkep dan KPU Buol, termasuk pihak terkait (pasangan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh KPU).

Azriadi Bachry Malewa selaku kuasa hukum pemohon di dua pilkada tersebut mengatakan, sejumlah saksi dan bukti sudah disiapkan untuk memperkuat gugatan yang diajukan ke MK.

Pertama, kata dia putusan Bawaslu Sulawesi Tengah yang dikuatkan oleh Putusan Bawaslu RI tentang tindakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Massif yang dimaksudkan adalah pelanggaran tentang adanya politik uang yang terjadi di Banggai Kepulauan,” kata Azriadi dikonfirmasi melalui ponselnya dari Palu, Jumat 17 Maret 2017.

Kedua, lanjutnya alat bukti utama yang akan diajukan pada persidangan di MK adalah bahwa KPU Bangkep dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Bukti itu akan menjelaskan bahwa KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Sulteng,” katanya.

Pihaknya juga akan menghadirkan saksi-saksi yang membuktikan telah terjadi politik uang yang juga telah dilaporkan ke Gakumdu Kabupaten Bangkep.

“Semua alat bukti yang ada di Bawaslu maupun DKPP akan kami ajukan di MK,” katanya.

Dengan berbagai alat bukti tersebut, pihaknya meyakini telah terjadi kejahatan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3. Karena itu, pihaknya memohon MK membatalkan keputusan KPU Nomor 10 tentang penetapan perolehan suara di Bangkep.

Alat bukti lain yang akan diajukan ke MK adalah dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat. Selain itu, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yang merugikan kliennya juga akan dibuktikan pada persidangan yang akan datang.

“Keterlibatan ASN di Bangkep membuktikan bahwa pemerintah tidak netral dalam pilkada. Sehingga terpenuhi tindakan terstruktur,” jelasnya.

Dalam gugatannya, pemohon memohon kepada hakim MK agar memutus mendiskualifikasi pasangan nomor urut 3 dan menetapkan pasangan nomor urut 4 sebagai bupati dan wakil bupati Bangkep.

“Saksi yang akan dibawa ke MK paling tidak lima orang, terkait hasil sidang Bawaslu Provinsi, money politik, dan keterlibatan aparat pemerintah,” katanya.

Sementara untuk gugatan Pilkada Buol juga sudah disiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk menguatkan gugatannya.

“Di antaranya kami serahkan 600 lebih lembar kartu beramal yang sebenarnya juga sudah dilarang oleh hasil sidang Bawaslu tapi dilakukan semenjak kampanye sampai hari tenang,” katanya.

Pihaknya akan menghadirkan saksi yang telah menerima “Kartu Beramal” yang merupakan modus politik uang.

“Kita ambil sampel dari beberapa kecamatan,” katanya.

Adapun sidang selanjutnya adalah mendengarkan jawaban termohon yakni KPU Bangkep dan pihak terkait pada Selasa 21 Maret 2017 dan jawaban KPU Buol dan pihak terkait pada Rabu 22 Maret 2017.

“Setelah itu kita tunggu putusan sela. Harapannya, kami lolos masuk pada pokok perkara dan selanjutnya pembuktian,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Sulawesi Tengah Sahran Raden mengatakan, setelah sidang pembacaan gugatan selama dua hari ini, pihaknya kini fokus untuk menjawab gugatan tersebut. Menurutnya, dari dua gugatan yakni Bangkep dan Buol tidak terkait dengan perselisihan hasil pemilihan.

“Dalam gugatannya, lebih banyak pelanggaran proses pada institusi lain,” kata Sahran Raden yang mengikusi proses sidang di MK.

Dia mencontohkan, soal surat keterangan (suket) pemilih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buol serta “Kartu Beramal”. Begitu juga soal pemeriksaan kesehatan bebas narkoba.

“Dalam petitumnya pemohon minta PSU (pemungutan suara ulang) di 260 TPS di Buol,” katanya.

Begitu juga dengan Bangkep tentang politik uang dan netralitas penyelenggara. Atas gugatan tersebut, KPU Buol dan KPU Bangkep yang didampingi kuasa hukum Ali Nurdin menyatakan siap mengajukan jawaban pada persidangan berikutnya.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Berita Terkait