Wednesday, 16 August, 2017 - 23:33

Hakim Tak Perintahkan Penahanan Empat Terdakwa OTT Disperindakop Donggala

MENDENGARKAN DAKWAAN - Empat terdakwa OTT di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Donggala sedang mendengar dakwaan JPU di Pengadilan Tipikor Palu, Rabu, 14 Juni. (Foto : Agustinus Salut/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Empat terdakwa yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Polres Donggala pada Dinas  Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Donggala menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Rabu, 14 Juni.

Sejak penyidikan hingga menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palu, para terdakwa belum ditahan. Penetapan penahanan terhadap empat terdakwa saat ini ada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Majelis Hakim Ketua, I Made Sukanada yang didampingi dua Hakim Anggota yakni Jult Mandapot dan Darmansyah membuka sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

JPU, Nurochman dalam dakwaannya menyebutkan bahwa peristiwa penangkapan itu berawal adanya lelang pekerjaan di Dinas Perindakop Donggal, diantaranya paket pekerjaan pembuatan paving dan saluran air pasar Balukang dan paket pekerjaan pasar Malonas. Anwar Botutihe dan Abdul Azis ditunjuk sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa pada Disperindakop Kabupaten Donggala.

Proses pelelangan tahap pelaksaan pembuktian kualifikasi terkait dokumen penawaran di antaranya CV. Bumi Persada Utama mengajukan penawaran pekerjaan pembuatan paving dan saluran air pasar Balukang  yang dihadiri oleh Hamzah Laeke dan Abdul Rahim mewakili CV Sirenja Maju Lestari yang mengajukan penawaran paket pekerjaan pasar Malonas, Donggala.
 
Setelah verifikasi dokumen penawaran, Hamzah Laeke memberi amplop berisi uang senilai Rp 3 juta kepada Anwar Bototihe dan disimpan oleh Abdul Azis. Sedangkan Abdul Rahim menyerahkan uang senilai Rp 1,9 juta tanpa sepengetahuan anggota lainnya.
Perbuatan para terdakwa diancam dengan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai mendengar dakwaan JPU,Majelis Hakim mempersilakan para terdakwa untuk menanggapi dakwaan tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.