Monday, 20 August, 2018 - 11:43

Harusnya Masyarakat Jadi Berdaya, Bukan Sekedar Pekerja

Rapat evaluasi dan pengendalian Zero Poverty di auditorium kantor wali kota, Sabtu (24/10/2015). (Foto : Metrosulawesi/Joko Santoso)

Evaluasi 2 tahun Progam Padat Karya Zero Poverty

Palu, Metrosulawesi.com – Padat Karya yang melibatkan 5000 warga miskin kota yang dikaryakan untuk membersihkan lingkungan per kelurahan dan kecamatan masing-masing, yang merupakan salah satu dari tiga item Program Zero Poverty atau Nol Kemiskinan Pemkot Palu sejak tahun 2014, perlu ada peningkatakan dan pembobotan, sehingga program yang menghabisakan anggaran Rp3milliar per bulan atau sekitar Rp36 milliar per tahun ini, tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai pekerja saja, tetapi benar-benar lebih berdaya, lebih mandiri dan layak.

Demikian dikatakan Penjabat Wali Kota Palu H Hidayat Lamakarate, dalam rapat evaluasi dan pengendalaian Zero Poverty di auditorium kantor wali kota, yang diikuti 143 pengawas, lurah dan camat se Kota Palu, Sabtu (24/10/2015).

“Program ini sudah berjalan selama dua tahun, banyak masukan dan pendapat yang masuk, hati-hati, karena program ini belum memberdayakan masyarakat, tapi hanya mempekerjakan masyarakat,” katanya.

Menurut Hidayat, program padat karya belum memiliki unsur pemberdayaan, untuk itu harus diletakkan dasar baru dan diperkuat dengan program baru, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kota Palu.

“Sayang, dana yang besar dan melibatkan banyak orang ini  kalau sasarannya hanya kebersihan, kalau hanya kebersihan kita memiliki Dinas Kebersihan, lebih baik kita alihkan dan perkuat saja dinas kebersihan,” ucapnya.

Hidayat juga mempertanyakan eketifitas waktu kerja dan kinerja peserta padat karya ini. Apakah para peserta sudah bekerja sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, bahwa dalam sehari peserta bekerja selama tiga jam, lima hari dalam sehari, dan mendapat gaji sebesar Rp600 ribu per bulan.

“Selama ini saya lihat di lingkungan saya di Tanamodindi, ada sekitar 30 peserta bekerja menyapu jalan. Dan tidak pernah menyapu didepan rumah saya, nanti setelah saya dilantik jadi penjabat wali kota baru saya lihat ada menyapu disitu, menyapu dan membersihkan selokan kurang lebih 30 meter dikerjakan 30 orang selama dua hari,” katanya disambut senyum peserta rapat.

Hidayat menceritakan pengalaman saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan Kota Palu, dengan hanya menyerahkan kebersihan kepada 4 orang untuk menyapu jalan sepanjang 2 kilo setiap hari, namun terlihat hasilnya.

Program Padat Karya juga terkesan bertabrakan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, misalkan peserta padat karya diminta membersihkan saluran air atau got sementara hal tersebut merupakan tupoksi dari Dinas PU yang biasanya di proyekkan.
 
Bentuk pembobotan program Padat Karya yang disampaikan Hidayat adalah, BPM berkoordinasi dengan sejumlah SKPD, misalkan Dinas Pertanian untuk penyediaan Polybag, untuk penanaman bibit pertanian yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari warga.

Berkoordinasi dengan dinas kehutanan untuk penyediaan bibit pohon yang diberikan kepada peserta padat karya, sebagai tanggung jawab tambahan para peserta yang wajib menanam dan merawat sampai bibit pohon tersebut hidup.

“Bayangkan, kalau 5000 peserta padat karya itu menanam dan merawat sampai hidup bibit itu, berarti ada 5000 pohon baru di Kota Palu,” ujar mantan PLT Bupati Banggai Laut ini.

Hidayat menegaskan, bahwa pada pelaksananaan padat karya harus ada ketegasan dari konsekuensi dan ketegasan kerja. Sebab, belum ada penjelasan tentang konsekuensi jika ada peserta maupun pengawas yang tidak masuk kerja.

“Sebab, mereka digaji per bulan, bukan per hari. Memang susah, sebab dulu waktu di dinas kebersihan saya sering memantau langsung kelompok kerja. Saat menggunakan mobil, saya perhatikan siap petugas dan pengawas yang hadir maupun tidak hadir. Besoknya saya panggil pengawas, saya minta laporan dan berdasarkan absensi semua beres, padahal saya lihat sendiri,” ucapnya.

Camat dan Lurah Diminta Susun Peta Kegiatan

Penjabat Wali Kota Palu, H Hidayat Lamakarate minta kepada seluruh lurah dan camat se Kota Palu untuk menginventarisir kegiatan sebagi tugas dan kewajiban tambahan bagi peserta padat karya.

“Saya minta para lurah untuk membuat skedul kegiatan hingga Desember, atau peta kegiatan besar. Tetapkan wilayah kerja per kelurahan untuk program termasuk untuk program pada karya ini,” tegasnya.

Tugas serupa juga diberikan Hidayat kepada para camat se Kota Palu, agar membuat peta wilayah kerja per wilayah masing-masing. Tugas ini sebagai upaya pembobotan padat karya yang selama dua tahun ini hanya menjadikan 5000 peserta sebagai pekerja, dan belum mengarah pada pemberdayaan.

Program Hidayat Lamakarate

Sebagai penjabat Wali Kota Palu hingga terpilihnya wali kota pada Pilkada 9 Desember  mendatang, H Hidayat Lamakarate mengaku telah menyiapkan beberapa program kerja, yang fokus pada kebersihan dan penataan lingkungan.

“Dua minggu ini saya akan melakukan konsolidasi dengan semua unsur. Berikutnya, saya akan fokuskan kerja untuk masalah kebersihan, bulan berikutnya selain kebersihan juga terkait dengan kesiapan dan kesiagaan Pilkada,” ujarnya, Sabtu (24/10/2015).

Kritik Padat Karya, Wagub Benar - Tapi Salah

Wali Kota Palu menilai kritik Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H Sudarto tentang tidak efektifnya program padat karya yang dicanangkan Pemkot Palu, diucapkan pada debat kandidat Pilgub 2015 putaran pertama merupakan hal yang benar. Namun, kritik tersebut disampaikan Sudarto pada tempat dan situasi yang salah.

Secara efektifitas, padat karya yang menelan anggara hingga Rp36 milyar per tahun, dan melibatkan 5000 orang tersebut, ternyata tidak menjadikan Kota Palu menjadi bersih. Sehingga, hingga saat ini Kota Palu belum mampu meraih piala adipura dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

“Menurut saya apa yang disampaikan pak Wagub benar, tapi salah tempat, dan itu artinya ada 5000 orang yang marah,” katanya dalam rapat evaluasi dan pengendalian zero poverty di auditorium Kantor Wali Kota, Sabtu (25/10/2015).