Saturday, 23 June, 2018 - 01:13

Hatija: Disdik Palu Lebih Tahu Status Gedung SMKN 8

Hatija Yahya. (Foto: Dok Metrosulawesi/ Moh Fadel)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Hatija Yahya mengungkapkan gedung atau aset SMK Negeri 8 Palu memang saat ini belum di serahterimakan asetnya dari Pemerintah Kota Palu ke Provinsi. Menurtnya,  SMKN 8 Palu masih kepunyaan Palu City Square.

“Jika ingin mengetahui secara persis tanya di BPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Palu, karena dengan kami, belum tercatat. Karena belum adanya serah terima untuk aset SMKN 8 Palu,” jelas Hatija melalui ponselnya, Jumat, 9 Maret 2018.

Hatija mengatakan penyerahan proses pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) yang dilakukan beberapa waktu lalu belum termasuk aset SMKN 8 Palu, karena masih bermasalah.

“Persoalannya di BPKAD Kota Palu, SMKN 8 Palu tidak tercatat di atas bukit STQ itu, namun masih  tercatat di lakosi Palu City Square yang lama. Olehnya itu, saya menyarankan agar menanyakan hal ini di BPKAD dan Disdik Kota Palu,” ujarnya.

Hatija mengingatkan saat ini lahan itu sudah menjadi masalah, sehingga gedung-gedung bermasalah itu belum diserah terimakan dan belum tercatat Provinsi.

“Mengenai proses belajar mengajar itu tidak menjadi masalah, karena tanah itu adalah tanah provinsi. Jadi tidak menjadi masalah, yang masalah ini, ada Palu City Square dan Pemerintah Kota Palu yang melakukan tukar guling,” kata Hatija.

Hatija mengungkapkan pihaknya sudah pernah melakukan pertemuan, dan Palu City Square sudah minta diserahterimakan.

“Namun provinsi belum mau karena aset Pemkot Palu masih tercatat di dalam lokasi Palu City Square itu, dan bukan tercatat di atas lahan STQ sekarang,” katanya.

“Gedung-gedung yang sudah di bangun Palu City Square kami tidak akan mengganggunya, yang saat ini digunakan SMKN 8 Palu, sehingga kita tidak melakukan rehab dan tidak mengubah bentuk serta lainnya. Tetapi untuk bantuan sarana prasarananya itu kewajiban kita, dan itu tidak menjadi masalah, karena itu lahan pemerintah Provinsi,” jelas Hatija.

Kata Hatija, persoalan tukar gulingnya itu masih diranah hukum Pemerintah Kota Palu, dan belum ada kejelasan, sehingga Provinsi belum menerima aset-aset tersebut.

“Saya pikir persoalan belajar mengajar itu tetap saja jalan, karena ini tidak ada hubungan dengan proses pembelajaran di SMKN 8 Palu. Kami pun pada 2017 sudah menambah Ruang Praktik Siswa (RPS) di lahan SMKN 8 Palu. Jadi tidak ada masalah, karena kami membangun di lahan yang lain dan kosong,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Hatija, gedung yang dibangun masih tetap digunakan, tetapi Disdikbud Sulteng tidak pernah akan mengubah bentuk atau desain gedung tersebut, sepanjang gedung itu tidak ada kejelasan atau stastus hukumnya belum jelas. 


Editor: M Yusuf Bj