Monday, 1 May, 2017 - 05:02

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).

Hizbut Tahrir Sulteng Serukan Tegakkan Khilafah

PAWAI - Pawai akbar yang digelar HTI Sulteng di Lapangan Vatulemo, Palu, Minggu (10/5). (Foto : Jose Rizal)

Palu, Metrosulawesi.com - Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat dan pawai akbar sebagai rangkaian dakwah mengajak masyarakat untuk kembali menegakan khilafah. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Vatulemo, Palu, Minggu (10/5).

Ketua DPD HTI Sulteng, Sardi Ibnu Aras dalam konferensi persnya mengatakan, kegiatan rapat dan pawai akbar ini bertujuan mengajak umat untuk mengembalikan tegaknya khilafah untuk melanjutkan kehidupan Islam.

"Tujuan rapat dan pawai akbar ini adalah sebagai rangkaian dakwah Hizbut Tahrir mengajak umat untuk bersama kembali menegakkan khilafah. Memang setiap bulan Rajab atau tepatnya 27 Rajab, HTI selalu menggelar rapat dan pawai akbar, mengambl momentum memperingati peristiwa runtuhnya Khilafah Islamiyah," kata Sardi.

Kegiatan tersebut juga sudah dilaksanakan di 36 kota se Indonesia. Lalu menyusul 17 kota kembali menggelar hal serupa, dan salah satunya adalah Sulawesi Tengah yang dipusatkan di Kota Palu.

Sardi juga mengajak seluruh umat Islam di Sulawesi Tengah untuk bersama-sama menegakkan khilafah sebagai upaya melawan Neo-Liberalisme dan Neo-Imprealisme. Menurutnya, Indonesia saat ini dalam ancaman Neo-Liberalisme, yaitu paham yang ingin menghilangkan tanggungjawab negara kepada rakyatnya dalam bidang ekonomi, seperti privatisasi sektor publik.

Dia menambahkan bahwa saat ini ada 17 undang-undang yang dihasilkan oleh DPR-RI draf undang-undang tersebut dibuat oleh asing, salah satu contohnya adalah Undang-Undang Migas.

Perwakilan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat HTI, Ustad Adi Maretno menambahkan pada setiap 27 Rajab HTI selalu memanfaatkan bulan tersebut sebagai momentum untuk mengembalikan kesadaran umat, bahwa dulu umat Islam bersatu dalam satu kepemimpinan yang disebut Khilafah.

Melihat kondisi Indonesia saat ini kata dia lagi selalu berganti rezim tapi tidak pernah berganti sistem kenegaraan. Menurutnya, sistem kenegaraan yang baik hanyalah dengan tegaknya khilafah.

"Indonesia pernah berubah menjadi sosialis di era Bung Karno, kemudian menjadi liberal di zaman Suharto. Namun setelah itu tidak pernah lagi ada sistem yang bisa menjadikan Indonesia lebih baik. Nama dan pelaku-pelakunya saja yang berubah. Untuk itu saatnya sistem khilafah yang kita gunakan," ujar Adi Maretno.

Dia berpesan kepada seluruh umat Islam dan masyarakat Indonesia bahwa sudah saatnya peduli akan masa depan negerinya sendiri. Jangan biarkan negeri ini digerogoti oleh kaum imprealisme gaya baru.

"Penjajahan gaya baru ini sudah menggerogoti negara kita dari berbagai bidang, salah satunya dengan menyusun undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. Mereka menjajah tapi seolah-olah tidak menjajah. Umat harus bersatu memperjuangankan tegaknya khilafah. Karena dengan khilafah, lahir batin kita akan terselamatkan,"terangnya.

Dari laporan yang disampaikan ketua panitia kepada media ini, jumlah peserta rapat pawai akbar tersebut berjumlah 1.300 orang dari berbagai kabupaten di Sulteng.

Sistem Demokrasi Tak Mampu Pecahkan Persoalan

Seribuan peserta rapat dan pawai akbar Hizbut Tahrir Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah memadati Lapangan Vatulemo Palu, Minggu (10/5). Rapat dan pawai akbar itu sebagai rangkaian kegiatan yang digelar Hizbut Tharir di 36 kota di Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HTI Sulteng, Sardi Ibnu Aras dalam orasinya mengatakan, demi terwujudnya kebaikan di negeri Indonesia, satu-satunya jalan hanyalah menggunakan sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah.

Dia juga mengkritik sistem demokrasi yang dinilai tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan mendasar bagi rakyat Indonesia dan khusunya umat Islam.

"Gelombang demokratisasi pasca reformasi khususnya di bidang politik ketika ditetapkanya model pemilihan langsung kepala daerah dan presiden, serta pemilihan anggota legeslatif berdasarkan suara terbanyak, telah memberikan kesempatan kepada kekuatan kapitalisme untuk menancapkan pengaruhnya di Indonesia," kata Sardi.

Lebih jauh Sardi mengatakan, dengan kekuatan dana besarnya kapitalisme masuk dengan konsep politik di Indonesia. Kaum kapitalisme itu melalui orang-orang yang mereka dukung, harapannya mereka juga turut menentukan pejabat publik dan arah kebijakan pembangunan.

Bagi politikus yang berjiwa pragmatis kata dia, tak jadi soal menggadaikan ideologi politik yang penting bisa terpilih. "Pasca reformasi banyak kebijakan dan peraturan perundangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan pihak asing," bebernya.

Oleh sebab itu, HTI Sulteng mengajak seluruh umat di Sulteng untuk kembali menegakan sistem khilafah untuk melawan Neo-Imprealisme dan Neo-Leberalisme.

"Sesungguhnya Allah SWT telah berjanji untuk menjadikan orang-orang yang saleh untuk menjadi pemimpin di negeri ini, sebagaimana orang terdahulu sebelum kita. Maka yakinlah bahwa janji Allah dengan tegaknya khilafah di negeri ini tidak lama lagi," seru Sardi disambut pekik “Allahu Akbar” peserta rapat dan pawai akbar.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Berita Terkait