Sunday, 23 September, 2018 - 12:52

Inkindo Sulteng Tunggu Pergub Pro Konsultan Lokal

RAKERPROV INKINDO - Ketua Inkindo Sulawesi Tengah Gufran Ahmad diapit Sekretaris Inkindo Saiful Pagesa (kiri) serta Bendahara Inkindo Noer Hadi (kanan), saat ditemui dalam Rakerprov Inkindo Sulteng, Sabtu 12 Mei 2018. (Foto: Tahmil Burhanudin/ Metrosulawesi)

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulawesi Tengah menunggu diterbitkannya peraturan gubernur (Pergub) yang bisa mendukung para pengusaha dan perusahaan jasa konsultan di daerah, khususnya terkait regulasi di sektor jasa konstruksi. Hal ini untuk menjaga agar perusahaan konsultan lokal bisa tetap hidup dalam persaingan usaha jasa konsultan.

KETUA Inkindo Sulawesi Tengah, Gufran Ahmad menyebut, untuk menghadapi persaingan usaha di sektor jasa konsultan perlu adanya dukungan pemerintah setempat agar perusahaan lokal bisa tetap eksis di tengah ramainya perusahaan besar bertaraf nasional yang masuk ke daerah. Sehingga perlu diterbitkan regulasi yang mendukung dan melindungi perusahaan lokal lewat peraturan daerah (Perda) maupun Pergub.

"Kita sudah lakukan juga audiens dengan Gubernur tentang Perda, tentang jasa konstruksi di Sulteng. Alhamdulillah itu sudah terealisasi, tinggal sekarang menindaklanjuti dengan Pergub untuk memuat secara teknis poin-poin penting dalam pemberdayaan perusahaan jasa konsultan di daerah," ungkap Ketua Inkindo Sulawesi Tengah Gufran Ahmad, ditemui di kegiatan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Inkindo Sulawesi Tengah, Sabtu 12 Mei 2018.

Dia menambahkan, setelah terbitnya Pergub tentu harapan dan peluang perusahaan di daerah terbuka lebar karena ada regulasi yang mengatur itu. Memang, sekitar dua tahun terakhir perusahaan jas konsultan lokal sedikit kesulitan bersaing karena pekerjaan di daerah banyak dikuasai perusahaan besar dari luar daerah.

"Pergub dan Perda itu sendiri yang akan diterbitkan sejalan dengan amanat Undang-undanf nomor 2 tahun 2017.  Poin Perda kaitannya keberpihakan terhadap perusahaan-perusahan di daerah. Ini juga Perda mengatur bagaimana menyesuaikan daerah itu sendiri, termasuk perlindungan perusahaan dan peningkatan kapasitas perusahaan," ujarnya.

Selaku asosiasi dan masyarakat jasa konstruksi, dia bilang Inkindo ikut memberi masukan terkait Perda tersebut. Inkindo juga diminta Gubernur untuk memasukkan keinginan peraturan apa  yang akan diatur Gubernur itu.

Dua tahun terakhir, pekerjaan di sektor jasa konstruksi dominan nilainya besar, sehingga peluang perusahaan lokal di daerah kecil. Karena aturan yang ada hanya memperbolehkan perusahaan besar yang mengerjakan pekerjaan kinstruksi bernilai besar, sementara perusahaan lokal rata-rata masih berskala kecil.
 
"Sehingga mau tidak mau harus ada  strategi, agar teman-teman bisa untuk ketja sama dengan perusahaan besar dari luar. Lewat Perda dan Pergub ini kita harapkn bisa mengatur kerja sama itu," jelasnya.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang dikonfirmasi menyebut, Pergub yang dimaksud akan diterbitkan selama sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Pergub Sulteng pasti akan saya keluarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi. Misalnya UU, PP, Permen dan lain-lain," jawab Gubernur singkat, minggu 13 Mei 2018.

Sementara itu, Rakerprov Inkindo yang digelar di salah satu hotel di Kota Palu itu merupakan Rakor pertama sejak kepengurusan yang baru periode 2018-2022.

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) Inkinso, Rakorprov membahasa program kerja dan kapasitas anggota Inkindo, serta mengantisispasi tantangan dan peluang usaha jasa konsultansi, khususnya di Sulawesi Tengah dan secara umum di Indonesia untuk empat tahun kedepan.

Walikota Palu Hidayat hadir dan membuka Rakorprov Inkindo. Walikota juga berharap Inkindo dapat bepran secara aktif serta berpartisipasi membangun Kota Palu. Ia meminta agar Inkindo bersinergi dengan pihak pemerintah.
 
"Inkindo jangan berharap proyek pemerintah, baik secara kelembagaan maupun secara perusahaan ikut berinvestasi dan menciptakan kegiatan agar bisa menyerap tenaga kerja ikut berkontribusi dalam pembangunan," katanya.

Inkindo sendiri selama 5 bulan periode kepengurusan baru sudah cukup banyak melakukan, termasuk merenovasi gedung Inkindo. Kemudian, mendorong standar billing rate konsultan serta melakukan sosialisasi ke semua SKPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, agar penghargaan terhadap usaha jasa konsultansi bisa dinilai dengan layak.

Berbagai program juga sudah dicetuskan. Misalnya, setiap pengurus atau ketua bidang, membuat satu program yang harus dikerjakan secara nyata sesuai tag line dan semangat pengurus Inkindo yang baru 'One Program One Action' atau Satu Progrm Satu Aksi.

Rakorprov Inkindo sendiri mengusung tema Inkindo Sulteng Hadir Untuk Sulteng Yang Berkualitas. Rakerprov Inkindo juga terbilang cepat, hal ini untuk mempercepat program agar segera terealisasi.

"Kita berharap bisa bekerja sama dengan pemda dan stakeholder," tandas Gufran.


Editor: Udin Salim