Thursday, 20 September, 2018 - 20:33

Inspektorat Sigi Diminta Turun Tangan Usut Dugaan Kades Palsukan Tanda Tangan

Yusuf Edyson. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Sigi, Metrosulawesi.com - Anggota DPRD Kabupaten Sigi, Yusuf Edyson SE, meminta Pemda Sigi menangani dengan serius dugaan maladministrasi yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Salua Kecamatan Kulawi.

Kades Salua diduga dengan sengaja palsukan tanda tangan Ketua BPD dan para anggotanya. Terbukti, pada Laporan Pertanggungjawaban (LPj) selama dua tahun berturut-turut ( LPj 2016/2017), BPD Salua menganulir tidak pernah ditandatangani LPj tersebut.

Anggota DPRD Sigi, Yusuf Edison, yang ditemui di ruang Komisi II DPRD Sigi, mengatakan, perwakilan warga Salua bersama BPD sempat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sigi. Saat itu warga menginginkan ada tindaklanjut dari persoalan ini.

“Anehnya Pemda Sigi dinilai tidak serius menangani kasus Salua ini. Sampai saat ini belum ditindaklanjuti juga,” ungkapnya.

Legislator dari Dapil Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro, dan Lindu ini menambahkan, pihak OPD terkait dalam hal ini Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sigi dinilai belum turun tangan melakukan audit di lapangan. 

“Makanya persoalan Salua begini terus tidak ada realisasi. Padahal masyarakat sudah menunggu lama,” terangnya.

Sementara itu, Anggota BPD Salua, Feri, yang ditemui beberapa waktu lalu, mengatakan persoalan tanda tangan palsu Ketua BPD, dan para anggotanya, dilakukan oleh oknum Kades Salua sendiri, sebelum diadukan ke DPRD Sigi. Akan tetapi kasus itu telah dilaporkannya ke Polres Sigi. Anehnya persoalan ini terkesan tidak ditindaklanjuti pihak kepolisian.

“Saya bersumpah selaku Anggota BPD tidak pernah menandatangani LPj Desa Salua. Karena realisasi pembangunan tidak sesuai dengan bukti di lapangan. Tapi kenapa mesti ada tandatangan tanpa sepengetahuan kami sendiri,” terangnya.

Menurutnya, banyak pemotongan ilegal yang dilakukan oknum Kades Salua sehingga menjadi kemarahan warga disana. Termasuk biaya pemotongan kayu Rp 46 Juta, pasir (Galian C) Rp 28 juta perbulan, pembelian lapangan sepakbola, dan dana pemeliharaan air bersih Rp 36 juta pertahun. Masih banyak lagi yang belum diketahui, karena LPj Desa Salua tidak pernah transparan.

“Makanya kami minta persoalan ini segera di tindaklanjuti. Jangan sampai berlaurut-larut menjadi perpecahan bagi desa Salua sendiri,” pungkasnya.


Editor: Syamsu Rizal