Tuesday, 30 May, 2017 - 19:22

Irwan: Persoalan Pungutan di SMAN 2 Palu Belum Jelas

Irwan Lahace. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Menanggapi laporan salah seorang warga soal pungutan yang terjadi di SMA Negeri 2 Palu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Irwan Lahace masih enggan berkomentar banyak.

“Kami belum mengetahui secara pasti permasalahan itu. Karena masalah tersebut diluar kendali kami. Mantan Kepala SMAN 2 Palu memang sempat ingin bertemu dengan saya, namun saya pada saat itu menghadiri salah satu acara, sehingga belum sempat menemui kepala sekolah lama ini,” kata Irwan melalui ponselnya, Senin, 8 Mei 2017.

Namun, kata Irwan, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2017 sudah sangat jelas menegaskan bahwa sekolah tidak boleh melakukan pungutan melebihi standar yang telah ditentukan.

“Kepala Sekolah harus mengacu pada Pergub ini. Maka dari itu, harus berhati-hati, karena di Pergub itu sangat jelas. Kalau sampai ada pungutan, tetapi sudah tertanggulangi oleh dana BOS, ini sudah resiko kepsek itu sendiri,” katanya.

“Saya telah memerintahkan kepada Kepala SMAN 2 Palu yang baru, agar segera melakukan serahterima secepatnya, karena sudah ditetapkan sebagai kepsek di sekolah tersebut,” ujarnya.

Irwan mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara mendalam, apakah Pergub ini menjadi dasar mantan Kepala SMAN 2 Palu yakni Badra Lahay untuk melakukan pungutan.

Sebenarnya, kata Irwan, pungutan untuk pengadaan Surat Keterangan Hasil Ujian tidak ada dalam dana BOS, melainkan dicetak oleh Disdikbud Provinsi Sulteng.

“Jadi kalau pungutan yang dilakukan alasanya untuk mencetak SKHU, saya kira bukan seperti itu. Tetapi ini harus dikonfirmasi juga kepada pihak sekolah, agar informasi ini bisa selesai dengan baik, janganlah menjadi polemik lagi,” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait masalah ini, ponsel mantan Kepala SMAN 2 Palu Badra hingga kini belum aktif.

Namun, Kepala SMAN 2 Palu yang baru Eddy Siswanto mengatakan pihaknya telah melakukan rapat bersama dewan guru terkait masalah itu. Eddy menegaskan tidak ada payung hukum selain Pergub terkait pungutan yang dilakukan sekolah.

Eddy mengatakan bagi siswa kurang mampu itu, satu persenpun tidak boleh dipungut. Maka dari itu, pihaknya akan mendata siswa yang betul-betul memerlukan bantuan biaya sekolah.

“Jadi saya sudah tegaskan, SMAN 2 Palu harus mengacu kepada Pergub yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Sulteng,” katanya.

“Saya melarang keras ada pungutan yang tidak jelas SMAN 2 Palu, kita harus mengikuti Pergub yang telah ada,” tegasnya.     


Editor : M Yusuf BJ

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.