Wednesday, 26 July, 2017 - 22:52

Jabatan Staf Khusus Bupati Poso Dianggap Salahi Aturan

Abdul Salam Adam. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Status staf khusus Bupati Poso yang dijabat Hendrik Lyanto alias Aceo, dianggap telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pemerhati pemerintah daerah, Abdul Salam Adam jabatan staf khusus di Poso ini telah menjadi konsumsi publik. Dimana, dalam beberapa baliho Pemda terpajang foto bupati dan wakil bupati Poso serta Hendrik Lyanto yang ditulis sebagai staf Khusus Bupati Poso.

"Status staf khusus di Poso ini telah menjadi konsumsi publik, harusnya DPRD panggil bupati untuk mempertanyakan status staf khusus ini, diangkat berdasarkan peraturan apa, serta gaji yang dibayarkan pada staf khusus ini diambil dari dana apa? apakah APBD atau lainnya," kata Abdul Salam, Kamis 17 November 2016.

Apalagi, sepengetahuan Abdul Salam, Aceo disebut-sebut sebagai salah satu pengusaha yang menjadi tim sukses bupati Darmin Sigilipu sewaktu Pilkada Poso 2015 lalu.

"Kalau Aceo pengusaha besar harusnya dia malu menjabat sebagai staf khusus, karena itu sama dengan merendahkan posisinya, apalagi kalau minta digai dari APBD Poso, kalau memang dia mau bantu bangun Poso, tetaplah jadi pengusaha, bisa ajak investor datang ke Poso untuk berinvestasi," ujarnya.

Sepengetahuan Adam, undang-undang tidak pernah mengenal dan mengatur adanya pengangkatan staf khusus Bupati maupun Wali Kota.

"Setahu saya, staf khusus itu tidak ada di kabupaten/kota. Struktur itu tidak ada. Yang ada staf ahli dan itu berasal dari pejabat struktural. Untuk kabupaten/kota, staf ahli harus merupakan pegawai negeri sipil dengan golongan kepangkatan eselon II b,” katanya.

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.