Saturday, 18 November, 2017 - 07:06

Jaksa Hadirkan Kades dan BPD Talaki

ILUSTRASI - Persidangan. (Grafis : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tujuh orang di persidangan kasus dugaan korupsi  dana anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2015 yang mendakwa Sekretaris Desa (Sekdes) Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Nurdin Salam Djuruhamu pada Senin, 13 Februari 2017. Mereka terdiri dari Kepala Desa, Bendahara, BPD dan para Kaur Desa.

Majelis Hakim Ketua, Djamaluddin Ismail minta kepada para saksi untuk menerangkan secara jujur agar majelis bisa menjatuhkan putusan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Bendahara dan Kepala Desa adalah orang yang membuka rekening desa di bank. Namun pertanyaannya adalah kenapa terdakwa bisa menarik sendiri uang tersebut di bank? Para saksi tidak bisa menjelaskan secara detail. Tetapi para saksi akui ada penyimpangan ADD dan DD yang dilakulan oleh terdakwa.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Paleleh mendakwa Sekretaris Desa (Sekdes) Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Nurdin Salam Djuruhamu telah melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 50.390.284.

JPU, Rahmat dalam dakwaannya menyebutkan, bahwa terdakwa Nurdin Salam Djuruhamu telah melakukan korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2015, dimana saat itu terdakwa  sebagai pelaksana tehnis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Bahwasannya, terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD dan DD Desa Talaki termasuk pekerjaan pembangunan kantor Desa, penimbuna jalan Desa, pembangunan lapangan Volly Ball, penimbunan halaman kantor Desa dengan penyerapan anggaran 100 persen. Namun kenyataannya ada beberapa kegiatan sebagaimana dalam Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) tidak dilaksanakan dan tidak dibayarkan oleh terdakwa. Adapun temuan yang bersumber dari ADD triwulan III adalah belanja pembangunan jalan Desa jumlah anggaran senilai Rp 101.744.233, sementara anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 8.098.000.

Kemudian temuan yang bersumber dari DD tahap I adalah belanja penimbunan jalan Desa jumlah anggaran senilai Rp 80.957.374, sementara anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah senilai Rp 37.130.418, belanja pembangunan lapangan Volly Ball jumlah anggarannya senilai Rp 26.829.364, sementara anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 2.041.866. Pada tahap III ada anggaran belanja penimbunan halaman kantor Desa senilai Rp 10.500.000, sementara anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 3.120.000. Jadi, total besar  anggaran kegiatannya adalah senilai Rp 152.039.152, sementara total anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah senilai Rp 50.390.284.

"Sehingga perbuatan terdakwa dalam mengelola anggaran ADD dan DD Desa Talaki tahun 2015 telah merugikan daerah atau negara senilai Rp 50.390.284," ujarnya.

Rahmat yang juga sebagai Kepala Cabang Kejari Buol di Paleleh tersebut mengatakan, terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, dan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Berita Terkait