Tuesday, 21 August, 2018 - 06:27

Jaksa Kasasi Putusan Bebas Andi Sose

Palu, Metrosulawesi.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Donggala resmi mengajukan kasasi atas putusan bebas terhadap tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana proyek pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Kabupaten Donggala tahun 2008. Adalah terdakwa Andi Sose Parampasi, terdakwa Mohammad Said Entebo dan terdakwa Yanti Ardhyanty Bawias.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus ( Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Donggala, Noval Tahir kepada Metrosulawesi, Senin 6 Juni 2016.

Noval mengatakan, pihaknya tidak puas dengan putusan Majelis Hakim Tipikor Palu yang memvonis bebas tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana proyek pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Kabupaten Donggala tahun 2008.

Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tipikor Palu, Senin 23 Mei 2016 lalu.

Satu diantara tiga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Adalah Majelis Hakim Ketua I Made Sukanada. Bahwasannya, menurut Made, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sehingga, ketiga terdakwa patut diberikan hukuman setimpal sesuai perbuatannya.

Meskipun demikian, kedua Majelis Hakim Anggota, Dede Halim dan Darmansyah berpendapat bahwa ketiga terdakwa itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sehingga, ketiga terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Pasalnya, JPU tidak bisa membuktikan dakwaannya, dan JPU inkonsisten antara dakwaan dan tuntutan berbeda.

Putusan ini tentunya sangat jauh dari tuntutan JPU. Bahwasannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Donggala menuntut terdakwa Andi Sose Parampasi dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan atau 4,5 tahun penjara.

Menurut, JPU bahwa terdakwa Andi Sose Parampasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ke I KUHP. Sehingga, terdakwa Andi Sose dituntut dengan pidana penjara selama 4,5 tahun, dan denda senilai Rp 200 Juta subsidair 5 bulan kurungan, serta menghukum terdakwa untuk membayarkan uang penganti senilai Rp 23 Juta subsidair 1 tahun penjara. Terdakwa Andi Sose Parampasi dituntut melakukan korupsi dana proyek pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Kabupaten Donggala tahun 2008. Pasalnya, saat itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah Kabupaten Donggala yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang/Jasa dalam proyek tersebut.

Selain terdakwa Andi Sose Parampasi, JPU juga menuntut dua terdakwa lainnya dalam kasus yang sama namun berkas terpisah, yakni Yanti Ardhyanty Bawias selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dituntut dengan pidana penjara selama 4,5 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Mohammad Said Entebo selaku rekanan (Direktur CV Lutom Jaya) dituntut dengan pidana penjara selama 4,5 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 4 bulan penjara, serta menghukum terdakwa dengan membayar uang penganti senilai Rp 8 Juta subsidair 1 tahun penjara.

Dalam tuntutan JPU menjelaskan, bahwa perbuatan ketiga terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai Rp422 juta lebih. Total kerugian negara dalam tuntutan JPU berbeda dengan kerugian negara yang termuat dalam dakwaan. Bahwasannya, dalam dakwaan JPU menyebutkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan Rujab Ketua DPRD Donggala tahun 2008 adalah senilai Rp127 juta lebih.


Editor : Udin Salim