Thursday, 30 March, 2017 - 15:15

Jaksa Sita Dokumen BTN Palu Terkait Dugàan Korupsi Rp2,4 Miliar di Perusda Parimo

MENCARI BARANG BUKTI - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi, Jurist Prercisely Sitepu (kiri) dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Parigi, Reza Hidayat memperlihatkan dokumen yang disita di kantor Bank BTN Palu, Rabu 3 Agustus 2016. (Foto : Eddy/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Satuan Khusus (Satsus) Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Parigi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi, Jurist Prercisely Sitepu dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Parigi, Reza Hidayat bersama tim penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Bank BTN Cabang Palu pada Rabu, 3 Agustus.

Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari data dan pengumpulan bukti-bukti terkait kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) senilai Rp 2,4 miliar lebih, dan bantuan hibah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp 350 juta pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Parigi Moutong. Pasalnya, penyidik sudah menyurat pihak Bank BTN Palu untuk meminta data terkait. Namun, pihak Bank BTN tidak memberikannya. Sehingga, penyidik melakukan upaya penggeledahan dan menyita semua dokumen terkait.

"Pihak Bank BTN tidak koperatif, tidak mau memberikan data, ya sudah kita melakukan penggeledahan aja," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi, Jurist Prercisely Sitepu kepada wartawan usai penggeledahan, Rabu 3 Agustus 2016.

Jurist yang juga mantan Koordinator Tipikor Kejati Sulteng itu mengatakan, bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan pada Perusda Kabupaten Parimo. Penyidik katanya, membutuhkan dokumen-dokumen pendukung penyelidikan. Sehingga, pihaknya meminta data di Bank BTN, karena tidak diberikan makanya melakukan penggeledahan.

"Alhamdulilah, Puji Tuhan, data-data yang kami butuhkan sudah diperoleh," katanya.

Ia mengatakan, dokumen yang kami peroleh ini akan kami kaji, telaah guna meramu pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Jurist menjelaskan, bahwa pada tahun 2006-2011, Perusda Parimo mendapatkan dana penyertaan modal senilai Rp 2,4 miliar lebih, dan bantuan hibah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp 350 juta pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Parigi Moutong. Dana penyertaan modal ini seharusnya digunakan untuk operasional Perusda Parimo yang bernirlaba. Namun ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga diselidiki supaya ada kejelasan atau kepastian hukum.

Dikatakan, harus ada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perkara tersebut. Saat ini katanya, sudah ada satu calon tersangka, tapi tidak menutup kemungkinan ada penambahan calon tersangka nantinya.

Adapun dokumen yang diperoleh hasil penggeledahan di Bank BTN Cabang Palu adalah fotocopy dokumen kredit yang dilegalisir, berupa kertas kerja penilaian agunan, kertas kerja peninjauan lokasi proyek, persetujuan kredit biasa griya, perjanjian kredit modal konstruksi, dan proposal pembangunan perumahan RRS atau RSLH PNS Kabupaten Parimo beserta lampirannya.

Pantauan Metrosulawesi, tim penyidik yang dilengkapi dengan rompi yang bertuliskan Satsus Pemberantasan Kejaksaan RI itu tiba di Kantor Bank BTN Cabang Palu pada pukul 11.14 Wita, kemudian Security Bank BTN langsung mengarahkan para penyidik itu naik ke Lantai II. Tampak salah seorang pejabat Bank BTN menerima kedatangan tim penyidik, bercerita lama kemudian masuk di ruangan rapat Bank BTN di lantai II. Penyidik tidak langsung melakukan penggeledahan, karena tampaknya Kajari Parigi  itu masih menggunakan pendekatan persuasif untuk menyita data-data yang dibutuhkan untuk menunjang proses penyelidikan perkara tersebut.

Dalam ruangan rapat itu, Jurist sempat mengingatkan kepada para pimpinan Bank BTN tersebut, bahwa dikasih atau tidak kasih data-data yang dibutuhkan itu, pihaknya tetap melakukan penggeledahan. Penyidik mempunyai dasar melakukan penggeledahan ini, yakni surat penetapan izin penggeledahan Nomor 03/Pen.Pid.Sus-TPK/VII/2016 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Sutaji tertanggal 29 Juli 2016.

Selain itu, penyidik juga mengantongi Surat Perintah pengeledahan Kajari Parigi Nomor Print 019/R.2.15/Fd.1/06/2016 yang ditanda tangani oleh Kajari Parigi tertanggal 30 Juni 2016, serta  Surat Perintah penyitaan Kajari Parigi Nomor Print 566/R.2.15/Fd.1/08/2016 yang ditanda tangani oleh Kajari Parigi tertanggal 1 Agustus 2016.

"Jadi, tidak ada alasan untuk tidak melakukan penggeledahan. Syukur kita masih persuasif," katanya.

Mediasi berlangsung hingga pukul 13.00 Wita, dan akhirnya data-data tersebut diberikan oleh pihak Bank BTN Cabang Palu kepada penyidik. Pemyidik pun melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut, alhasil sesuai dengan yang dibutuhkan penyidik, dan selanjutnya menandatangi berita acara penggeledahan. Tepat pukul 13.30 Wita, tim Satsus Pemberantasan Korupsi Kejari Parigi meninggalkan Kantor Bank BTN Cabang Palu.

Tampak nasabah Bank BTN bertanya-tanya, ada apa dengan Bank BTN sehingga banyak jaksa mendatangi disini.

"Waduh, bagaimana dengan tabungan kami di Bank BTN ini," kata salah satu nasabah yang sempat menyaksikan Satsus Pemberantasan Korupsi saat keluar dari Bank BTN Palu tersebut dengan nada tanda tanya.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.