Saturday, 22 September, 2018 - 15:27

Jaksa Tolak Novum PK Paliudju

Bandjela Paliudju saat memberikan keterangan kepada wartawan, beberapa waktu lalu. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kejaksaan Negeri Palu menolak bukti baru (novum) permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh mantan gubernur  Sulteng, Bandjela Paliudju. Pasalnya, novum berupa surat pernyataan Ritha Sahara yang diajukan oleh pemohon dinilia bukan suatu bukti baru karena pada sidang sebelumnya pemohon dan Ritha Sahara sudah saling bersaksi.

Penolakan tersebut dimasukan dalam kontra memori PK yang diserahkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Senin, 7 Mei 2018.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Palu, Alfred Nobel Pasande mengatakan, dalam kontra memori yang diajukan, pihaknya menolak novum dan satu saksi yang diajukan oleh pemohon PK. Bahwasannya, novum maupun saksi yang diajukan tersebut dinilai bukan merupakan bukti baru karena Ritha Sahara dan pemohon sudah saling bersaksi dalam persidangan sebelumnya. Karena itu, Jaksa mempertanyakan kenapa sekarang baru dikeluarkan surat keterangan tersebut sehigga dinilai bukti baru sebagai dasar permohonan pemohon bukan novum.

Setelah menyerahkan kontra memori PK, Majelis Hakim Ketua, Elvin Adrian yang didampingi Darmansyah dan Margono masing-masing Hakim anggota memanggil kedua pihak.

Diketahui, bahwa mantan Gubernur  Sulteng, Bandjela Paliudju mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhada putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang memvonis dirinya dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

Muriadi N Muchtar selaku ketua tim kuasa hukum terpidana menyerahkan novum atau bukti baru berupa surat pernyataan dari Ritha Sahara yang dibuat pada 5 Desember 2014. Dalam surat pernyataan tersebut menyatakan semua uang yang dicairkan tidak sesuai prosedur dan peruntukannya bukan merupakan perintah dan tanpa sepengetahuan dari Bandjela Paliudju. Tetapi sepenuhnya atas inisiatif Ritha Sahara. Surat tersebut ditemukan pada 26 maret tahun 2018 di rumah terpidana Bandjela Paliudju oleh Moh Zulkifli. Surat tersebut ditemukan di box penyimpanan berkas yang disaksikan oleh istri terpidana Kamsiyah dan M Zainal Abdu.

Sehingga dalam sidang PK tersebut, Moh Zulkifli, Kamsiyah dan M Zainal Abdul memberikan keterangan dibawa sumpah dihadapan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terpidana.

Bandjela Paliudju adalah terpidana  kasus korupsi penggunaan dana operasional gubernur tahun 2006-2011 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bahwasannya, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan, Banjela Paliudju terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama, dan sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana Pasal 64  ayat 1 KUHP.

Sehingga, MA menjatuhkab putusan terhadap Bandjela Paliudju dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan, dan membayar denda senilai Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti senilai Rp7,78 miliar subsidair 3 tahun penjara. 


Editor: Syamsu Rizal