Friday, 20 April, 2018 - 14:33

Jalan Desa Dibangun, Warga Justru Protes

DIPROTES - Pembagunan rabat beton jalan di Desa Dampala menuai protes oleh warga karena tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu. (Foto: Murad Mangge/ Metrosulawesi)

Bungku, Metrosulawesi.com - Pembangunan rabat beton proyek jalan menuju area pekuburan umum Desa Dampala Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali menuai protes dari warga setempat. Pasalnya, proyek yang sedang berjalan tersebut tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga.

Menurut warga setempat, Matong masih ada lokasi jalan lain yang dapat diutamakan untuk dikerjakan lebih dulu. Tak hanya itu, proses penunjukan jalan itu dikerjakan tanpa ada keputusan musyarawah pada tingkat desa yang biasanya diberlakukan.

"Secara tiba-tiba sudah ada lagi proyek yang masuk di desa sementara yang saya ketahui kalau ada hal yang demikian pasti dimusyawarahkan lebih dulu. Kalaupun ada musyawarah tapi yang pastinya kepala desa tidak melibatkan kami," kata Matong kepada media di rumahnya di Dampala belum lama ini.

Kata dia,bahwa anggaran proyek itu bernilai Rp100 juta merupakan dana CD PT Vale tahun 2017. Desa Dampala termasuk satu dari beberapa desa yang berada di wilayah Kecamatan Bahodopi menjadi satu desa binaan dari PT Vale.

Selain itu, pada proses penyusunan proposal untuk permintaan anggaran ke PT Vale juga tidak diketahui. Sebab dari proposal yang diajukan pihak pemerintah desa maka perusahaan akan mencairkan anggaran sesuai permintaan yang dimuat kedalam proposal.

"Mulai dari penyusunan proposal hingga lokasi jalan yang sudah dikerjakan semua hampir luput dari pengetahuan saya. Tapi saya juga tidak berpikiran bahwa uang proyek itu telah disalahgunakan," katanya.

Sementara mantan Ketua BPD Abd Wahid mengatakan, ketidakpuasan warga terhadap kepala desa yang dituding tidak melakukan musyawarah memang cukup beralasan. Sebab, bila ada sesuatu untuk desa akan selalu dilakukan musyawarah guna mencari sebuah keputusan.

"Saya sekarang ini sebagai anggota BPD tidak mengetahui apakah letak pekerjaan itu diputuskan melalui musyawarah atau tidak. Bagaimanapun saya sendiri merasa heran sebab kalau ada musyawarah pasti saya ketahui," ucapnya.

Menurut dia proposal permohonan sebelum diajukan ke perusahaan, untuk menerbitkan sebuah proposal itu diawali dengan satu pertemuan guna membahas program yang akan dilaksanakan di desa atau musyawarah di internal desa antara aparat pemeritah desa dan masyarakat.

"Yang jelas semua rangkaian bukan diakibatkan PT Vale, karena mereka hanya pemilik anggaran mencairkan sesuai permintaan desa. Muara masalah ada sama kita desa ini, selaku pengelola anggaran dan penanggung jawab proyek di lapangan," tuturnya.

 
Editor: Syamsu Rizal