Wednesday, 19 September, 2018 - 18:46

Jamaah Masjid Minta Pemkab Poso Tranparan Terkait Ganti Rugi Lahan untuk Pelebaran Jalan

PROTES - Jamaah Masjid Baitul Karim Kelurahan Mapane memasang spanduk meminta transparansi Pemkab Poso terkait ganti rugi lahan, Jumat 30 Maret 2018. (Foto: Ryan Darmawan/ Metrosulawesi)

Poso, Metrosulawesi.com - Masyarakat jamaah Masjid Baitul Karim di Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Jumat 30 Maret 2018 pagi menggelar aksi protes dana ganti rugi dari Pemda Poso. Para jamaah Masjid Baitul Karim itu menuntut kejelasan dana ganti rugi dari pihak Pemda Poso, yang beberapa tahun lalu telah menggunakan sebagian lahan masjid Baitul Karim.

Dimana informasi menyebutkan lahan tersebut digunakan untuk melaksanakan proyek pembangunan pelebaran jalan akses menuju bandar udara Kasiguncu Poso. Walaupun aksi para jamaah tersebut tidak sampai menutup jalan menuju bandara Kasiguncu Poso. Namun sejumlah spanduk yang bertuliskan tuntutan para jamaah tampak terpasang di pinggir jalan.

Menurut Muhajir, seorang jamaah Masjid Baitul Karim saat ditemui media ini mengatakan, dirinya sangat konsen dengan aksi ini serta ambil bagian karena ingin adanya kejelasan ganti rugi yang katanya telah dibayarkan pihak Pemda Poso, akan penggunaan sebagian lahan Mesjid Baitul Karim untuk pelebaran jalan bandara Kasiguncu Poso. 

“Kami sengaja ikut aksi ini untuk mengetahui kejelasan dana yang katanya sudah dibayarkan pihak Pemda Poso, namun hingga saat ini kami belum melihat adanya bukti pembayaran ganti rugi yang dimaksud," ungkap Muhajir.

Salah seorang ketua RW di Kelurahan Mapane, Kuhrin menyatakan, demo tersebut merupakan spontanitas dari para jamaah yang menutut kejelasan dana ganti rugi lahan masjid yang katanya telah dibayarkan pihak Pemkab Poso. 

“Sayangnya masyarakat hingga saat ini masih bertanya-tanya akan kejelasan dana tersebut," kata Muhrin.

Lebih jauh kata Muhrin, pihaknya telah mendengar bahwa Pemda Poso pada tahun 2016 lalu telah membayar ganti rugi lahan masjid Baitul Karim melalui Kabag Tapem Pemkab Poso yang kala itu di jabat Nius Badugi. 

Kata Muhrin, oleh Kabag Tapem dana tersebut diserahkan kepada tokoh masyarakat Kelurahan Mapane. 

"Namun sampai saat ini kami tidak mendengar kejelasan dana tersebut," jelas Muhrin.

Ironis lagi kata Muhrin, sang tokoh yang sempat dikonfrontir oleh jamaah mengaku, dirinya telah mengembalikan dana tersebut kepada pihak Pemda Poso. Masih kata Muhrin, alasan dikembalikanya dana tersebut oleh tokoh dimaksud, karena akan dikompensasi dengan paket proyek.

“Ini semua yang membuat kami bertanya tanya, apa ada ganti rugi lahan masjid yang dikompensasi dengan proyek. Kalau ada, kenapa hingga saat ini kami belum mendengar proyek apa yang menjadi alat gantinya," ucapnya.

Sementara itu para jamaah masjid Baitul Karim mengaku kecewa atas tidak adanya transparan dari ketua panitia pembangunan. Mereka berharap ketua panita pembangunan masjid juga bisa bertanggung jawab terkait masalah ini.  

"Ketua pembangunan harus transparan dan terbuka dalam mengelola dana masjid Baitul Karim, agar jamaah masjid mengetahui pengelolaan dana masjid," keluh seorang jamaah.  

 

Editor: Syamsu Rizal