Thursday, 16 August, 2018 - 05:03

Jasa Medik RSUD Undata Rp7,4 M Belum Jatuh Tempo

dr Reny Arniwati Lamadjido. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Sulteng Dr. Reny Arniwati Lamadjido mengungkapkan BPJS Kesehatan belum membayar jasa medik Desember 2017 ke RSUD Undata Sulteng sebanyak 7,4 miliar.

“Namun BPJS Kesehatan belum menunggak, karena jatuh tempo pembayaran nanti 30 Januari 2018,” kata Dr Reny di ruang kerjanya, Rabu, 17 Feberuari 2018.

Dr Reny mengatakan belum dibayarnya jasa medik dari BPJS Kesehatan tidak terlalu mempengaruhi pelayanan secara signifikan terhadap obat-obatan, karena RSUD Undata mempunyai cadangan obat yang disebut dengan stok opname obat.

“Kami tetap mempersiapkan persedian obat hingga tiga bulan di tahun 2018 ini. Kekurangan obat itu tetap ada, cuma tidak mempengaruhi secara siginifikan,” jelasnya.

Dr Reny mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan telah membayar jasa medik bulan pada 4 Januari 2018 lalu.

“BPJS Kesehatan tidak bisa menunda pembayarannya, jika BPJS tidak membayar berarti akan kena denda dari RSUD Undata sesuai jatuh tempo pada 30 Januari 2018,” katanya.

“BPJS Kesehatan pasti akan membayar, karena salama ini pihak BPJS tetap membayar tunggakannya,” imbuhnya.

Terkait pembangunan gedung baru RSUD Undata, Dr Reny mengugnkapkan dalam gedung tersebut akan ada fasilitas 68 tempat tidur ditambah tempat-tempat pemeriksaan.

“Saat Ini lagi kami persiapkan. Itu kedepannya dapat membantu RSUD Undata Sulteng dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

“Pada 2018 masih ada yang perlu dikerjakan di gedung baru RSUD Undata yakni landscapenya, sehingga jika sudah selesai landscapenya, baru kita laporkan ke Gubernur Sulteng untuk diresmikan,” katanya.

Kata dia, di dalam gedung baru RSUD Undata ada 21 ruangan Poliklinik.

“Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada pasien butuh pertolongan pertama, bisa saja kita ajukan ke gedung baru,” ujarnya.

Bahkan kata Dr. Reny, wacana pemerintah pusat, pada 2019 diharapkan semua rumah sakit harus Universal Health Coverage (UHC).

“Artinya, semua masyarakat Indonesia sudah akan bersatu lewat BPJS Kesehatan. Maka kami telah mempersiapkan ruangan untuk menuju ke UHC. Karena jika 2019 baru dipersiapkan, pasti terlambat,” katanya.

“Selain itu, dalam menuju UHC, semua pembayaran di rumah sakit tidak ada lagi. Nantinya, semua pembayaran lewat BPJS Kesehatan. Tetapi ini baru wacana, jadi atau tidaknya tergantung dari pemerintah pusat, kami tinggal menunggu aturan,” tambahnya.
 
 
Editor: M Yusuf Bj