Friday, 24 November, 2017 - 17:24

Jasa Raharja Gerak Cepat Salurkan Santunan

Pihak PTJasa Raharja, Kamis (9/3/2017) saat menyerahkan santunan kecelakaan kepada ahli waris  Neltje Yakob -- korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Emy Saelan depan Raksatama 711 kec. Palu Selata,n Rabu 8 Maret 2017 pukul 15.25 waktu setempat. (Foto : Dok Jasa Raharja)

Sehari Pascakecelakaan, Klaim Rp25 Juta Dibayarkan

Palu, Metrosulawesi.com — PT Jasa Raharja sebagai BUMN sebagaimana yang diamanatkan UU No 33 tahun 1964 tentang pertanggungan kecelakaan alat angkutan penumpang umum, membuktikan sebagai perusahaan yang tetap konsisten dan komitmen pada pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pada pemberian santunan kepadaahli waris korban kecelakaan.

Salah satu buktinya, seperti yang disampaikan Humas Jasa Raharja Sulteng, Ardi, pihak PTJasa Raharja, Kamis (9/3/2017) kembali menyerahkan santunan kecelakaan sebesar Rp 25 juta kepada ahli waris  Neltje Yakob -- korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Emy Saelan depan Raksatama 711 kec. Palu Selatan Rabu,08 Maret 2017 pukul 15.25 waktu setempat. Saat itu kecelakaan melibatkan SM berserempet dengan MB (truck). Akibat lakalantas tersebut menyebabkan Neltje Yakob (boncengan) meninggal dunia di RS Budi Agung.

Pemberian santunan tersebut, terbilang super cepat, sebab hanya berselang sehari, pihak Jasa Raharja lbisalangsung menunaikam pembayaran santunan kecelakaan tersebut.

Menurut Ardi, pelayanan superprima tersebut, berkat tindakan gerak cepat petugas Mobile Service, M. Iqbal Saleh, melakukan survei ahli waris.

Sekadar diketahui kata Ardi, setiap korban kecelakaan Lalulintas, terjamin UU No. 33 dan UU No. 34 tahun 1964 berhak mendapatkan santunan dari Jasa Raharja. Untuk setiap korban meninggal dunia maka ahli waris yang sah berhak mendapatkan santunan sebesar Rp 25 juta.

Menurut  Ardi, perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Karya. Selaniutnya PAKN Ika Karya berubah nama meniadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.

Berdasarkan PP No.8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33 dan Undang-Undang (UU) No.34 tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya UU. No.9 tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Badan Usaha Negara.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan pp No.39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta No.63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU. No.33 tahun 1964 dan UU. No.34 tahun 1964.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.