Sunday, 17 December, 2017 - 16:12

Jatam Sulteng: Pendapat Yusril Belum Bisa Dijadikan Alat Bukti

Direktur Jatam Sulteng, Syahrudin Ariestal Douw (Topi kuning) saat aksi di depan kantor Polda Sulteng. (Foto : Ist)

Donggala, Metrosulawesi.com - Langkah penyidik direktorat reserse kriminal khusus Polda Sulteng meminta pandangan ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra terkait masa berlakunya izin usaha pertambangan (IUP) PT Mutiara Alam Perkasa (PT MAP) menuai reaksi Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Jatam Sulteng.

Direktur Jatam Sulteng Syahrudin Ariestal Douw mengatakan, pendapat Yusril sebagai ahli adalah tindakan yang wajar dan sah sesuai petunjuk KUHAP. Tetapi, pendapat ahli tersebut belum bisa dinyatakan memiliki nilai sebagai alat bukti.

"Pendapat hukum Yusril belum memiliki pembuktian, karena dia (Yusril-red) belum disumpah di depan hakim. Yusril harus bersumpah terlebih dahulu di depan hakim. Pendapat hukum itu tidak boleh digunakan oleh penyidik untuk menghentikan kasus PT MAP tersebut, karena menurut saya itu adalah hal yang keliru, karena pernyataan ahli harus didahului dengan sumpah di depan pengadilan," ujar Etal- sapaan akrab Syahrudin.

Untuk itu kata Etal lagi, Jatam Sulteng mendesak penegak hukum untuk segera melimpahkan perkara itu ke pengadilan. Menurutnya, untuk mengetahui perkara itu masuk dalam ranah pidana atau tidak harus diuji dulu di pengadilan.

"Penegak hukum harusnya sudah mengajukan perkara itu ke pengadilan. Biar diuji di pengadilan perkara itu masuk ranah pidana atau tidak," tegasnya. 

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.